Pentagon Sambut Kedatangan Prabowo Subianto, Organisasi HAM Kecam Keputusan AS yang Cabut Blacklist

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menyambut kehadiran Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto ke Pentagon.

Pemerintahan Presiden Donald Trump baru saja mencabut larangan defacto terhadap Prabowo Subianto untuk masuk ke negeranya atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Diberitakan media politik terkenal di AS, Politico, Selasa (6/10/2020), Departemen Luar Negeri AS telah memutuskan untuk memberi visa kepada Menhan Prabowo Subianto.

Dengan visa tersebut, artinya, Prabowo diizinkan untuk memasuki AS setelah lama masuk dalam daftar hitam pemerintah setempat.

Prabowo Subianto masuk daftar hitam AS karena diduga berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak beberapa dekade lalu.

"Prabowo Subianto diperkirakan akan berkunjung sekitar akhir bulan ini," tulis Politico.

Baca juga: Sempat Masuk Blacklist Amerika Serikat, Kini Prabowo Boleh Masuk ke Negeri Paman Sam Lagi

Dikutip dari Reuters, Prabowo Subianto menjadi tokoh yang kontroversial di Indonesia.

Ia dituduh terlibat dalam kejahatan militer di Timor Timur (saat ini Timur Leste) yang membuat namanya dicemooh di kalangan pendukung dan lembaga HAM.

Namun, sejak diangkat sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Donald Trump berupaya mempererat hubungan pertahanan dengan Indonesia.

Sebab, ini menjadi perhatian khusus Washington lantaran militer Indonesia juga tengah dirayu oleh Rusia dan China.

Untuk itu, kedatangan Prabowo Subianto ke AS untuk pertama kalinya ini akan mendapatkan sambutan dari pemerintah AS.

Pentagon siap menyambut Prabowo Subianto

Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo Subianto ke Pentagon.

Di markas besar Departemen Pertahanan AS itulah Prabowo Subianto akan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper.

"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia yang telah dua kali terpilih, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," tutur pejabat senior yang enggan menyebutkan namanya.

Baca juga: Cerita Prabowo Terjebak Kerumunan Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja: Sebagian Besar Pendemo Masih Baik