Gatot dan Amien Rais Gencar Kritik Pemerintah, Mahfud MD: Mereka Juga Tak Selesaikan Saat Berkuasa
(Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab kritikan yang kerap dilakukan oleh politisi senior Amien Rais dan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab kritikan yang kerap dilakukan oleh politisi senior Amien Rais dan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo.
Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD mengatakan bahwa dua tokoh tersebut sebelumnya juga tidak bisa menyelesaikan apa yang saat jadi bahan kritiknya.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (30/10/2020).
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mulanya menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang dinilai ideal dan digadang-gadang bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak menjamin bisa membuktikan diri pada saat memimpin.
Dirinya pun mencontohkan Amien Rais.
Menurutnya, Amien Rais tidak berbeda dengan para pemimpin atau pejabat saat ini yang selalu diberikan kritik pedas.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lantas menyinggung peran Amien Rais ketika masih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memberantas korupsi.
Dikatakannya bahwa tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Amien Rais meski saat itu masih memiliki kewenangan penuh sebagai Ketua MPR.
"Pak Amien Rais, hebat, lokomotif demokrasi, tapi apakah apa dia bisa mengubah Indonesia, selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara ndak berubah, korupsi masih banyak," katanya.
"Krona-kroni masih banyak, padahal ketua MPR-nya, Amien Rais."
Mahfud MD kemudian menyinggung soal Gatot Nurmantyo yang belakangan ini bersama organisasinya KAMI kerap mengkritik pemerintah.
Dirinya mempertanyakan kenapa pada saat itu tidak memberantas komunis andai saat ini dirinya menyakini aliran tersebut masih ada.
"Katanya banyak komunis, Pak Gatot pernah jadi panglima, mana komunisnya enggak ditangkap? Sekarang bicara komunis," kata Mahfud MD.
"Karena bukan Pak Gatot enggak mau, dia enggak berwenang di bidang itu, pada saat itu," lanjutnya.
Menurutnya, persoalan yang tengah terjadi saat ini, mulai dari maraknya kasus korupsi hingga kontroversi setiap Undang-undang baru.
Mahfud MD menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah.
