Pemprov DKI Akan Tertibkan Rumah di Bantaran Sungai, Yunarto Wijaya Berkomentar: Kayak Pernah Dengar

TRIBUNPALU.COM - Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya memberikan komentar terkait kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Yakni terkait dengan langkah antisipasi bencana banjir yang kemungkinan terjadi di musim hujan tahun ini.

Rencananya, Pemprov DKI akan menertibkan bangunan di bantaran sungai yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dari tahun ke tahun.

Mengetahui hal tersebut, Yunarto Wijaya merasa pernah mendengar kebijakan tersebut sebelumnya.

Komentar tersebut kemungkinan besar merujuk pada kebijakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Jelang Musim Hujan, Anies Baswedan Panjatkan Doa: Semoga Kita Dibebaskan dari Ancaman Banjir

Ahok pernah melakukan kebijakan serupa yang ia sebut sebagai normalisasi sungai sekaligus relokasi warga di bantaran sungai ke sejumlah rumah susun (rusun) miliki Pemprov DKI Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com, kebijakan yang tegas itu justru membuat Ahok kerap disebut tidak manusiawi, khususnya dalam permasalahan penertiban warga di bantaran sungai untuk kepentingan normalisasi sungai dan waduk guna mengatasi banjir Jakarta.

"Justru kalau saya membiarkan warga terendam banjir di setiap musim hujan lah yang tidak manusiawi," kata Ahok dalam Buku 'Kebijakan Ahok' oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut pengakuannya, menertibkan warga di bantaran sungai bukan hal yang mudah.

Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal menggusur warga.

Sebab, pemerintah saat itu merelokasi warga dari bantaran sungai ke sejumlah rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ini yang akan Dilakukan Ahok, Jika Dirinya Menjadi Presiden: Langsung Ada Pemutihan Dosa Lama

Saat proses sosialisasi kala itu, Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk membujuk warganya agar mau direlokasi demi menyelesaikan masalah banjir.

"Apakah saya serta merta main gusur saja? Tanpa sosialisasi?" ucap dia.

"Sosialisasi soal normalisasi sungai dan waduk kepada warga ini membutuhkan waktu cukup lama. Saya membutuhkan setidaknya tiga tahun agar sebagian besar warga mengerti dan memahami soal program pengentasan masalah banjir ini," ujar Ahok.

Saat ini kebijakan yang serupa pun akan dilakukan Pemprov DKI.

Karena itulah, Yunarto Wijaya menyebut kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria ini mirip dengan apa yang dulu diupayakan Ahok.

Melalui cuitan akun Twitter pribadinya, Yunarto Wijaya meretweet sebuah artikel Kompas.com dengan judul 'Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah yang Dibangun di Bantaran Sungai'.

"Kaya pernah denger..." cuit @yunartowijaya, Selasa (20/10/2020) malam.

Tak hanya berkomentar, konsultan politiki itu juga menyarankan agar Wagub Ahmad Riza yang muncul ke media terkait kebijakan tersebut.

"Pak Wakil, kalo urusan begini anda aja ya yang muncul di media... #alkisah" cuitnya, Rabu (21/10/2020) sore.

Baca juga: Kerap Kritik Anies Baswedan, Yunarto Wijaya Akui Sikapnya Bodoh & Sengaja Tunjukkan Keberpihakannya

Dikutip dari Kompas.com, Wagub DKI yang akrab disapa Ariza itu mengatakan, pihaknya tak ingin ada peristiwa banjir dan longsor seperti yang terjadi di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Peristiwa banjir itu disebabkan curah hujan tinggi dan turap yang longsor.

Material yang longsor itu mengakibatkan anak Kali Setu meluap hingga menyebabkan banjir mencapai 1,5 meter dan merendam rumah warga yang berada di lokasi lebih rendah.

Ariza pun meminta maaf kepada warga agar bersedia ditertibkan agar terhindar dari bencana banjir yang serupa.

"Kita akan menertibkan, mohon maaf, perumahan yang melanggar ketentuan yang dapat menyebabkan banjir seperti kemarin di Ciganjur ada sungai tertutup oleh longsoran dinding dan satu bangunan yang melanggar," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Pengumuman Anies Soal PSBB Dinilai Jadi Penyebab IHSG Merosot, Wagub DKI : Sesuai Arahan Jokowi

Ariza melanjutkan, Pemprov DKI telah berkomitmen untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan di antaranya mengeruk lumpur di sungai-sungai Ibu Kota, membangun sodetan, hingga menyiapkan pompa air.

"Sungai-sungai, situ, embung dikeruk agar tampungannya lebih besar, kemudian dilakukan penyedotan. Upaya lainnya juga dengan sodetan, mengatur meningkatkan pompa, kita perbaiki semua. Kita pastikan semua pompa bisa beroperasi dengan baik," ujar Ariza.

Seperti diketahui, banjir kerap melanda Ibu Kota ketika curah hujan tinggi.

DKI Jakarta akan mengalami peningkatan curah hujan dari bulan September hingga November 2020.

Sebab, saat ini Jakarta menjadi salah satu wilayah yang terdampak akan adanya anomali iklim La Nina.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

(TribunPalu.com/Isti Prasetya, Kompas.com/Rindi Nuris Velarosdela)