Jokowi Berulang Kali Sebut Tanpa Beban, Pengamat: Di Atas Kertas Memang Sudah Tak Ada Beban
Beberapa bulan sebelum pelantikan, Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa dia akan memimpin Indonesia pada periode kedua dengan tanpa beban.
lihat foto
"Pokoknya kalau memang itu diperlukan sekali dan memang posisinya sangat penting, ya akan kita keluarkan," lanjut dia.
Jokowi mengulang lagi pernyataan itu pada 16 Juni 2019, saat menghadiri halalbihalal dengan Aktivis '98.
Baca juga: PROJO Minta Perbanyak Komisaris & Direksi BUMN dari Pendukung Jokowi, Fadli Zon: BUMN Ganti BUMR Aja
Baca juga: Dukung UU Cipta Kerja, Hotman Paris: Saya Siap Bantu Pak Jokowi, Saya Tidak Ingin Jadi Menteri
Baca juga: Ormas PROJO: Jumlah Komisaris dan Direksi BUMN dari Relawan Jokowi Harusnya Diperbanyak
Kontroversi
Sebelum Jokowi mengemban amanah sebagai presiden pada periode kedua, sejumlah pihak akhirnya memahami makna pernyataan tanpa beban yang diucapkan Jokowi.
Sebab, pada akhir periode kepemimpinan pertamanya, Jokowi menuai sorotan dengan sejumlah kebijakan yang memang tidak populer di mata masyarakat.
Kebijakan pertamanya adalah sikap pemerintah yang mendukung revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Revisi UU KPK dinilai sejumlah pihak dipenuhi ketentuan yang semakin memperlemah lembaga antirasuah itu.
Sejumlah sorotan sebelum Jokowi dilantik juga muncul, terutama rencana pemerintah yang akan melakukan sejumlah revisi undang-undang penting.
Saat itu, rencana revisi yang menjadi sorotan antara lain revisi atas KUHP, UU Minerba, UU Ketenagakerjaan, UU SDA, UU Pertanahan, dan UU Permasyarakatan.
Masyarakat sipil pun semakin bersuara menuntut Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, juga membatalkan rencana revisi atas sejumlah UU penting.
Aksi itu dikenal dengan sebutan gerakan #ReformasiDikorupsi.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo saat itu mengatakan bahwa pada periode kedua, di atas kertas Jokowi memang sudah tidak ada beban.
Namun, beban itu justru ada di panggung politik yang riil.
Antara lain, masalah Papua yang memerlukan penanganan serius, agenda pemberantasan korupsi baik seleksi calon pimpinan KPK maupun revisi UU KPK, masalah kebakaran hutan dan lahan, serta isu-isu lainnya.
"Itu semua menjadi beban berat Pak Jokowi di masa transisi menuju periode kedua. Dia menghadapi permainan kartel politik," kata Adi pada 16 September 2019.
