Yunarto Wijaya Bereaksi Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD Jakarta Sampai Rp 8,38 M Setahun: Hidup PKS!

TRIBUNPALU.COM - Pengamat politik Yunarto Wijaya turut bereaksi soal DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan gaji di tengah pandemi Covid-19.

Pendapatan atau gaji setiap anggota diusulkan menjadi Rp 8,38 miliar atau tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Jika dibagi 12 bulan maka setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698.649.250 per bulan.

Usulan tersebut menuai pro dan kontra di mata publik.

Satu di antaranya Yunarto Wijaya yang turut bereaksi terkait usulan tersebut.

Direktur lembaga survei itu me-retweet quotes pemberitaan Kompas.com berjudul 'F-PKS: Usulan Kenaikan Gaji DPRD Kecil Dibandingkan APBD Jakarta'.

Baca juga: Warga Kritik Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Naik Gaji: Urus Pandemi Covid-19 Lebih Baik Dulu

Dalam artikel tersebut, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani menyebut bahwa usulan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta masih kecil dibandingkan jumlah APBD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"Kita lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD kita ini kecil ya," kata Achmad Yani saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/12/2020).

Ia menyebut, daerah lain memakan porsi yang lebih besar untuk anggaran kegiatan Dewan, bahkan ada yang mencapai 3,3 persen dari APDB.

"Di daerah lain ada yang 3,3 persen, nah sementara di DKI masih nol koma," ujar Achmad Yani.

Ia mengatakan, usulan kenaikan anggaran RKT tersebut masih sesuai dengan peraturan yang mengatur batas penggunaan APBD untuk kegiatan Dewan sampai 5 persen.

"Penggunaan dana untuk kedewanan itu, yang seharusnya di dalam peraturan yang ada bisa 5 persen," ujarnya.

Itulah sebabnya, kata Achmad Yani, Fraksi PKS akan mendukung kenaikan anggaran RKT tersebut dengan syarat mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Memang dalam sisi persentase kita masih kecil, sedangkan APBD-nya besar ya itu nggak menyalahi aturan. Cuma lagi-lagi kembali kita ini tentang masalah kegiatan berhubungan dengan kemasyarakatan," sambung Achmad Yani.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Yunarto Wijaya tidak memberikan banyak tanggapan tentang itu.

Tetapi ia me-retweet artikel itu dengan keterangan unggahan yang menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung usulan tersebut.

"Hidup PKS!" cuit @yunartowijaya, Rabu (2/12/2020) malam.

Warga DKI Jakarta heran dengan sikap anggota DPRD yang masih berupaya menguntungkan diri sendiri di tengah pandemi Covid-19.

Ayu Rentama Siregar, misalnya.

Mantan karyawan bank ini mengaku tak terima dengan wacana kenaikan gaji anggota DPRD.

"Luar biasa ya, masih banyak yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tapi masih sempat-sempatnya anggota DPRD kita naikin gaji," kata dia saat dihubungi, Selasa (2/12/2020).

Menurut dia, sejauh ini kinerja anggota DPRD DKI Jakarta belum terasa dalam satu tahun terakhir menjabat.

Bahkan selama pandemi Covid-19, seperti merasa tidak ada campur tangan anggota DPRD untuk membantu meringankan beban hidupnya.

"Seharusnya anggaran fokus kepada bantuan rakyat. Orang banyak usaha yang tutup dan PHK di mana-mana kok. Ini malah ngebet naikkin gaji," kata dia.

Baca juga: Usulan Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta Rp8,38 Miliar Setahun Tuai Kritikan, Warga Sebut Luar Biasa

Dikritik pengamat

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan pada situasi normal keinginan menaikkan gaji anggota DPRD DKI pasti mendapatkan banyak penolakan.

Lantaran anggota legislatif tersebut mendapatkan gaji bersumber dari uang rakyat.

"Nyatanya kenaikan gaji itu terlihat hanya membebankan keuangan daerah (keuangan rakyat) tanpa rakyat diberikan hasil dari kerja mereka yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Penambahan gaji dalam konteks perusahaan swasta biasanya hanya akan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja seseorang. Gaji tak bisa naik begitu saja untuk pemalas dan apalagi kalau doyan 'makan uang'," katanya dikutip dari Tribun Jakarta.

Lucius mengingatkan, anggota dewan akan didukung menambah penghasilan jika rakyat merasakan manfaat keberadaannya.

Tapi jika wakil rakyat justru 'hilang' dari pembicaraan soal kebutuhan rakyat, sehingga sulit mendapatkan alasan untuk kenaikan gaji bagi mereka.

"Apalagi sekarang ini sedang parah-parahnya situasi masyarakat akibat pandemi. Ketika wakil rakyat malah menaikkan gaji, mereka seperti menegasikan fakta bahwa situasi kita sedang sulit-sulitnya. Jika wakil rakyat saja tak mampu menyelami situasi sulit ini artinya mereka sesungguhnya tak tahu kondisi rakyat atau pura-pura tak tahu karena ingin untung sendiri," jelasnya.

"Tak pantas banget rasanya wakil rakyat yang justru memperlihatkan ketakpedulian pada situasi rakyat dengan memanfaatkannya," tutup Lucius.

Baca juga: Meski Positif Covid-19, Gubernur DKI Anies Baswedan Hadiri Rakerda Virtual Kementerian ATR/BPN

PSI Menolak

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan bahwa DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran tersebut.

"Betul, yang ini yang kami tolak," kata Michael, mengonfirmasi data rancangan anggaran RKT yang dikirimkan Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Dia mengatakan, DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran itu karena keadaan ekonomi saat ini masih kritis akibat pandemi Covid-19.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak," kata dia.

DPW PSI DKI Jakarta telah memerintahkan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk menolak anggaran tersebut.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.

Baca juga: Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria Positif Covid-19, Rizieq Shihab Berikan Doa

Kata Pimpinan DPRD DKI

Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar itu tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI, tetapi juga memuat seluruh kegiatan anggota Dewan selama satu tahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji anggota Dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan, mantap dong," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar tersebut masih berbentuk draf usulan.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan

2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan

3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan

4. Tunjangan jabatan: RP 3.262.500 per bulan

5. Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan

6. Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan

7. Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan

8. Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan

9. Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan

10. Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

1. Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan

2. Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan

3. Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan

4. Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan

5. Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan

6. Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan

7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):

1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun

3. Tunjangan reses: 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan

2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan

3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan

4. Reses: 960.000.000 per tahun

Total: 4.320.000.000 dalam satu tahun

Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000

Dengan usulan pendapatan setiap anggota dewan sebesar Rp 8.383.791.000 per tahun, maka anggaran pendapatan untuk 106 anggota dewan berjumlah Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fakta-fakta Anggota DPRD DKI Minta 'Gaji' Rp 698,6 Juta per Bulan, Warga Bilang Luar Biasa

(TribunPalu.com/Isti Prasetya)