Imbauan Ganjar Pranowo di Hari Terakhir Kampanye Pilkada 2020: Nggak Usah Kampanye Ramai-ramai

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyampaikan perayaan hari terakhir kampanye pilkada tidak perlu digelar secara ramai.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

TRIBUNPALU.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyampaikan perayaan hari terakhir kampanye pilkada tidak perlu digelar secara ramai.

Diketahui, hari terakhir kampanye pilkada jatuh pada hari ini, Sabtu (5/12/2020).

Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Investigasi kesiapan APD Pilkada: Apa Hasilnya?”, dikutip Tribunnews pada kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (4/12/2020).

"Saya meminta partai-partai penyusung termasuk calon (paslon kepla daerah), enggak usah deh mengakhiri kampanye dengan ramai-ramai."

"Pasti nanti terjadi kerumunan, ini kita minta betul agar bisa dilaksanakan," ucap Ganjar.

Dalam diskusi ini, Gubernur Jateng menyampaikan informasi terkait mempersiapkan Pilkada 9 Desember nanti di wilayahnya.

"Kalau persiapannya, Insha Allah udah siap semuanya," ucap Ganjar.

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 PB IDI: Jika Pilkada Dilanjutkan, Sekolah Tatap Muka Sebaiknya Ditunda

Baca juga: 192 Dokter di Indonesia Meninggal Dunia, IDI: Kematian akibat Virus Corona Itu Nyata

Ganjar menuturkan, sebelumnya dirinya sudah melakukan rapat dengan pihak terkait persipan pilkada ini.

"Tadi sore, kita rapat dengan forkom pemda, KPU, dan Bawaslu."

"Relatif semua sudah siaplah," tuturnya.

Ganjar menceritakan persiapan wilayahnya terkait distribusi Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas PPS dan KPPS.

"Kalau dari KPU Provinsi, menyampaikan relatif sudah siap semuanya," ujar Gubernur Jateng ini.

Diskusi dihadiri oleh beberapa pihak, Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, dan omisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Diskusi dihadiri oleh beberapa pihak, Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, dan omisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Tangkapan Layar Youtube BNPB Indonesia)

Tanggapan Ganjar ini lantas mendapatkan respon dari anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala.

"Data kami memperlihatkan untuk KPU Kota Semarang itu baru sekitar 43 persen yang disalurkan, itu di kota Semarang nya."

"Kita bisa bayangkan di wilayah-wilayah yang ujung jauh bagaimana, akan jauh lebih rendah lagi kan," pungkas Adrianus.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved