Hari HAM Sedunia

Hari HAM Sedunia, Presiden Jokowi Singgung Penuntasan Masalah HAM Masa Lalu dan Kebebasan Beribadah

Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air.

Editor: Imam Saputro
Instagram @jokowi
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada Kamis (10/12/2020) di Istana Merdeka, Jakarta.

Mengawali pidatonya, Jokowi menyatakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju.

"Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju," kata Jokowi yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Baca juga: Jokowi Sampaikan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina di Sidang Umum PBB ke-75

Lebih jauh, terdapat sejumlah poin yang menjadi sorotan Presiden dalam peringatan Hari HAM kali ini.

Di antaranya ialah penuntasan masalah HAM masa lalu.

Jokowi menuturkan, pemerintah terus berupaya menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.

"Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," ungkapnya.

Presiden juga telah memerintahkan penyelesaian masalah HAM masa lalu melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Disampaikan, ia meminta agar penyelesaian masalah tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak termasuk dunia internasional.

"Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional," jelasnya.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmen pemerintah terkait penegakan HAM yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2020-2025.

"Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan," kata Presiden.

Presiden RI Joko Widodo
Presiden RI Joko Widodo (Instagram @sekretariat.kabinet)

Baca juga: Presiden Jokowi Uraikan 6 Dampak Positif Omnibus Law Cipta Kerja bagi Iklim Usaha dan Investasi

Masalah pandemi hingga kebebasan beribadah turut disorot Jokowi

Poin lain yang menjadi sorotan Presiden dalam peringatan Hari HAM 2020 ialah masalah pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, sejak Maret 2020 lalu Indonesia tengah menghadapi bencana kesehatan pandemi Covid-19 atau virus corona.

Menurut data yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, jumlah kasus konfirmasi positif per Kamis ini telah mencapai angka 598 ribu.

Sementara itu, diakui Jokowi bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi yang meliputi krisis kesehatan dan krisis perekonomian.

"Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM," paparnya.

Ia pun mendorong agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan HAM untuk masyarakat.

Baca juga: Jokowi Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19: Untuk Trust, Bukan Mau Sehat Duluan

Selain itu, kata Jokowi, masih ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan.

Satu di antaranya ialah masalah kebebasan beribadah.

Menanggapi hal itu, Jokowi meminta agar aparat hingga pemerintah pusat maupun daerah dapat secara aktif menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya minta agar aparat, pemerintah pusat/daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," kata Presiden.

Baca juga: Bio Farma Belum Bisa Pastikan Apakah Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Aman untuk Lansia

Pembangunan infrastruktur sebagai prasarana pemenuhan HAM hingga keterjangkauan pendidikan

Melanjutkan pidatonya, Presiden RI ketujuh tersebut juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus didedikasikan sebagai prasaranan pemenuhan HAM.

Oleh karenanya pembangunan infrastruktur harus menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata, termasuk bahan bakar satu harga.

"Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar," tandasnya.

Baca juga: Kasus Teror di Sigi, Presiden Jokowi: Tidak Ada Tempat di Tanah Air bagi Terorisme

Komisi Nasional Disabilitas dan Kota Ramah HAM

Jokowi juga memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dalam peringatan Hari HAM se-dunia.

Dikatakan, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang berorientasi pada pendekatan HAM.

Di samping itu, Jokowi juga menyambut baik festival tahunan Kota Ramah HAM.

Perayaan itu merupakan hasil kerja sama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM.

"Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarusutamakan prinsip HAM di daerah," terangnya.

Baca juga: Komnas HAM: Pelanggaran Protokol Kesehatan Dapat Terulang dari Kampanye hingga Penghitungan Suara

Ucapan terima kasih Presiden Jokowi atas peningkatan kesadaran HAM

Menutup pidatonya, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komnas HAM dan pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM.

Ia pun mengajak seluruh elemen untuk ikut berperan aktif menghormati hak pihak lain dan bertanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain.

"Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju," pungkasnya.

(TribunPalu.com/Clarissa)

Sumber: Tribun Palu
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved