Blusukan Menteri Risma Tuai Kritikan, Yunarto Wijaya: Tapi Tak Bisa Dibantah Urusan Output Kerjanya

TRIBUNPALU.COM - Pengamat politik Yunarto Wijaya berkomentar soal aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) yang menuai pro kontra publik.

Yunarto Wijaya berpendapat bahwa pendekatan Risma turun ke lapangan itu wajar saja menuai berdebatan.

Meskipun demikian, Yunarto Wijaya juga memberikan penilaiannya terkait gaya kerja Risma.

Sebelumnya, sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Desember lalu, Menteri Risma sudah menuai sorotan publik.

Pada 28 Desember 2020, Risma mendatangi kolong jembatan yang ditinggali pemulung di belakang kantornya, di Jakarta Pusat.

Dalam momen itu, Risma menawarkan tempat tinggal kepada pemulung tersebut.

Baca juga: Kisah Risma, dari PNS Biasa Kini Menteri Sosal, Kariernya Meroket dan Diidolakan Sejak Gebrakan Ini

Terkini, Risma menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin (4/1/2021) lalu dan menemukan sejumlah gelandangan.

Aksi blusukan itu lantas menuai beragam komentar, termasuk kritikan pedas dari berbagai pihak.

Hal itu tampak dari kata 'Bu Risma' yang menjadi trending topic Twitter pada Rabu (6/1/2021).

Dari topik itu, ada komentar positif maupun negatif yang dilayangkan warganet Twitter.

Satu di antaranya adalah komentar politisi Fahri Hamzah.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu mengingatkan Risma bahwa cara kerja menteri memiliki perbedaan dengan cara kerja wali kota.

Baca juga: Sebut Aksi Blusukan Risma di DKI Bisa Timbulkan Fitnah, Pengamat: Bisa ke Jawa Timur atau Jawa Barat

Menurutnya, menteri hanya bekerja secara sektoral tetapi mencakup skala nasional.

Sementara, wali kota bekerja terbatas pada wilayah atau kota.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menegaskan bahwa kemiskinan justru banyak ditemukan di daerah terpencil, di luar kantor kerjanya Jakarta Pusat.

"Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri.

Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode.

Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri.

Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota. #MenSOS," tulis @Fahrihamzah, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Mensos Risma Sebut Bansos 2021 Akan Berbeda dengan Bansos 2020, Ini Penjelasannya

Menyikapi tersebut, Yunarto Wijaya menilai sebagai hal yang wajar jika pendekatan Risma yang turun ke lapangan menuai pro dan kontra.

Ada yang menilai pendekatan tersebut menunjukkan perhatian yang lebih kepada rakyat, namun ada pula yang menilai hal tersebut berlebihan.

Namun meskipun begitu, menurut Yunarto Wijaya jika kembali pada urusan hasil kerja, Risma memang memiliki rekam jejak yang baik.

Hal tersebut tampak dari kerja Risma yang berhasil membenahi Surabaya semasa menjabat wali kota.

Yunarto Wijaya menyampaikan pendapat itu melalui akun Twitter pribadinya, @yunartowijaya.

"Orang boleh beda pendapat mengenai pendekatan risma turun ke lapangan,

ada yg bilang perhatian ke rakyat ada yg bilang lebay,

tapi yg gak bisa dibantah ya urusan output kerjanya, liat aja surabaya dih...," tulis @yunartowijaya, Kamis (7/1/2021) pagi.

Baca juga: Debat Soal Mensos, Yunarto Wijaya Tantang Hidayat Nur Wahid: Siapa yang Bersedia Minta Maaf?

Penjelasan Kemensos soal aksi blusukan Risma

Dikutip dari Kompas.com, Kemensos memberikan penjelasan terkait aksi blusukan Risma yang menjadi polemik di media sosial.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit Widiansyah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.

"Agar dapat dicarikan solusinya secara komprehensif dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait," kata Wiwit Widiansyah.

(TribunPalu.com/Isti Prasetyo, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)