Tanggapan PDIP Soal Tudingan Demokrat yang Menyebut Gibran Disiapkan Maju Pilgub DKI: Dangkal Ya

TRIBUNPALU.COM - Pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II DPR menyetujui pembahasan RUU Pemilu tidak dilanjutkan lagi.

Terkait dengan hal ini, rupanya Partai Demokrat menaruh kecurigaan.

Demokrat menduga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disiapkan maju di Pilgub DKI Jakarta mendatang, di balik penghentian pembahasan RUU Pemilu.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis dan dangkal.

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).

• Pendiri Partai Demokrat Khawatir 2024 Ajang Terakhir Jika AHY Terlalu Banyak Intrik & Tidak Semangat

• Isu Kudeta Bikin Popularitas Partai Demokrat dan AHY Naik, Pengamat Politik: Populer Saja Tak Cukup

Menurut Djarot, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah Undang-Undang.

Di mana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Konsistensi dalam menjalankan Undang-undang pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024," ujarnya.

Terkait Pilkada 2024, Djarot menyatakan PDIP terus merapatkan barisan dan menyiapkan kader-kader terbaiknya.

"Tentang Pilkada di tahun 2024 tentunya partai ada mekanismenya tersendiri dan kita terus melalukan konsolidasi partai dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan Ideologi Pancasila," pungkas Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat melihat kejanggalan di balik dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu.

Wasekjen Partai Demokrat Irwan melihat ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu.

Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta di 2024.

Sebab, jika Pilkada digelar tahun 2022, dinilai terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu untuk bertarung di Pilgub DKI.

• Soal Surat AHY ke Jokowi, PDIP: Demokrat Ingin Menarik Presiden dalam Permainan Mereka

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).