Dipecat AHY, Ini Kumpulan Tudingan Jhoni Allen Serta Tanggapan Demokrat: SBY Kudeta Anas Urbaningrum

TRIBUNPALU.COM - Nama Jhoni Allen Marbun menjadi sorotan setelah muncul dalam video berdurasi sembilan menit.

Video itu berjudul Jhoni Allen: Siapa Kudeta Demokrat? beredar setelah Jhoni Allen Marbun dipecat dengan tidak hormat dari Partai Demokrat.

Dalam video itu berisi sejumlah tudingan Jhoni Allen Marbun terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jhoni Allen Marbun menuding SBY telah melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat dan itu terjadi saat kepemimpinan Anas Urbaningrum.

Berikut daftar tudingan Jhoni Allen Marbun pada SBY:

1. SBY Merekayasa Kongres V Demokrat

Mantan anggota Partai Demokrat (PD) Jhoni Allen Marbun mengungkapkan bahwa saat ini partai Demokrat telah dikuasai dinasti Cikeas. 

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terpilih sebagai Ketua Umum PD di Kongres V Demokrat tahun lalu itu merupakan rekayasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang notabene adalah ayah dari AHY. 

"Kongres V 15 Maret 2020, di Senayan, Jakarta. Kembali SBY merekayasa tata cara kongres tidak sesuai sebagaimana mestinya," kata Jhoni dalam video, Senin (1/3/2021). 

Jhoni mengatakan, dalam Kongres V itu, tidak ada pembahasan tata tertib acara dan syarat pemilihan ketua umum. 

Laporan pertanggungjawaban dari SBY sebagai ketua umum saat itu juga tidak ada. 

"Setelah pidato Ketua Umum SBY, peserta Kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar dari arena Kongres," ujar Jhoni. 

Seharusnya, lanjut Jhoni, semua peserta Kongres memiliki hak suara yang dapat digunakan saat pemilihan ketua umum atau perbedaan pendapat. 

2. SBY Kudeta Anas Urbaningrum

Secara terang-terangan, Jhoni menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-lah yang melakukan kudeta di Partai Demokrat dengan merebut kepemimpinan Anas Urbaningrum. 

Politikus asal dari Dapil Sumatera Utara ini menceritakan saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat hasil kongres 2010. 

Dalam perjalanannya, Anas kemudian tersandung kasus hukum. 

Meski belum menjadi tersangka, lanjut Jhoni, SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina kemudian mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dengan membentuk Presidium.

"SBY selaku ketua depan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Partai Demokrat dengan membentuk Presidium dimana ketuanya adalah SBY, Wakil Ketua Anas Urbaningrum sehingga (Anas) tidak memiliki fungsi dalam menjalankan roda organisasi Partai Demokrat sebagai Ketua Umum. Inilah kudeta yang terjadi di Partai Demokrat," bebernya.

Jhoni melanjutkan, setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, digelar KLB pertama untuk memilih ketua umum guna melanjutkan sisa kepemimpinan Anas.

Menurut Jhoni, saat itu, SBY menyatakan hanya akan melanjutkan kepemimpinan Anas. 

3. SBY Tidak Termasuk Pendiri Partai Demokrat.

Dalam pernyataannya, Jhoni Allen menyebut SBY tidak termasuk ke dalam nama-nama pendiri Partai Demokrat.

"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor."

"Di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan, SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," kata Jhoni, Senin (1/3/2021).

Jhoni Allen menjelaskan, saat itu SBY justru baru muncul ke permukaan Partai Demokrat setelah menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Dia juga mengungkapkan, SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah partai ini lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2004.

Selain itu, Jhoni juga membuat kesaksian, SBY tidak berkeringat dalam meloloskan partai di kancah Pemilu 2004.

"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali."

"Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," ungkap Jhoni, dikutip dari Kompas.com.

Tanggapan Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi tudingan yang dilontarkan mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun yang telah dipecat pada Jumat (26/2/2021) lalu.

Tudingan tersebut pun dibantah keras oleh Herzaky.

Kala itu, lanjut Herzaky, SBY tidak melakukan kudeta, namun justru melindungi posisi Anas Urbaningrum.

"Kalau dibilang Bapak SBY kudeta Anas, sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas."

"Permintaan DPD dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu."

"Meskipun elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, karena Anas baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka, Majelis Tinggi Partai akhirnya melakukan penyelamatan hak Anas sebagai Ketum.

Sampai akhirnya, tambah Herzaky, posisi Anas sulit diselamatkan karena ditetapkan sebagai tersangka.

Ia pun menegaskan, pernyataan tersebut tertulis dengan jelas dalam AD/ART Partai Demokrat.

Untuk itu, Herzaky meminta kepada para kader yang telah dipecat, tidak lagi mengumbar pernyataan bohong.

Terlebih, mengumbar isu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tertulis dalam AD/ART partai.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong."

"Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," paparnya.

"Kami, Partai Demokrat, sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," tegasnya.

Bahkan, Herzaky juga meminta para kader seperti Jhoni Allen yang telah dipecat, tidak lagi membawa nama Demokrat di hadapan publik.

Ia menyebut, pernyataan para kader yang telah dipecat dari partai hanya nyanyian sumbang karena merasa kecewa.

Padahal, kata Herzaky, ketujuh kader yang dipecat itu akibat dari tindakan mereka sendiri yang ingin mengkudeta Partai Demokrat.

"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," ujar Herzaky.

Terakhir, ia pun menegaskan jika Partai Demokrat tetap solid dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Para pemilik suara dan kader di pusat maupun di daerah, di akar rumput, banyak yang bersuka cita para pelaku GPK PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan dipecat."

"Partai Demokrat alhamdulillah solid di bawah Ketua Umum AHY. Bahkan, di Jatim ada yang cukur gundul menyampaikan rasa syukurnya," pungkas Herzaky.

SBY Turun Gunung

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya buka suara terkait upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat. 

Pidato SBY itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada pimpinan dan seluruh kader Partai Demokrat pada Senin, 22 Februari 2021. 

Video arahan SBY itu diunggah pada Kamis (24/2/2021) oleh sejumlah kader Demokrat. 

Di awal pidatonya, SBY menyampaikan terima kasih kepada kader Demokrat yang setiap bersama Demokrat baik dalam suka dan duka. 

Kader yang setia itu, kata SBY, bukanlah kader yang mengganggu partai atau bahkan berkhianat. 

"Kader yang tidak mengganggu, membuat masalah dan bahkan berkhianat. Bukan kader atau mantan kader yang ingin menjual partai kita demi imbalan uang dan kedudukan," ujar SBY. 

SBY bahkan bersumpah, dirinya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan siap menjadi benteng untuk menghadapi siapapun yang hendak mengganggu Partai Demokrat.

"Insya Allah sepanjang hayat dikandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan akan menjadi benteng dan bhayangkara partai ini menghadapi siapapun yang mengganggu, merusak, merebut dan menghancurkan partai kita. Ini sumpah saya. Sumpah dan kesetiaan saya di hadapan Tuhan YME," tegasnya. 

SBY kemudian menyinggung secara spesifik soal upaya kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Merespons updaya kudeta itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan Partai Demokrat tidak untuk dijual. 

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli partai Demokrat saya katakan dengan tegas dan jelas Partai Demokrat nor for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda berapapun besarnya," ujarnya. 

SBY menyebut, gerakan kudeta oleh pejabat penting di Pemerintahan Jokowi itu bakal digunakan untuk pencalonan Pilpres 2024. 

"Saya tidak percaya orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat dan kebetulan memiliki jabatan penting di pemerintahan itu sungguh mencintai partai. Yang dia inginkan hanya kekuasaan semata. Kekuasaan yang hendak digunakan untuk maju Pilpres 2024," ucapnya. 

SBY kemudian mengapresiasi langkah AHY yang merespons cepat upaya kudeta itu termasuk dengan mengirim surat ke Presiden Jokowi. (*)