KLB Partai Demokrat Ilegal, Max Sopacua: Pesta Sunatan Saja Ada Izinnya, Apalagi Kongres

TRIBUNPALU.COM - Mantan kader Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah memenuhi standar legal.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menjadi pro dan kontra saat ini.

Banyaknya tanggapan bahwa KLB ini merupakan sesuatu yang ilegal, ada pula yang membenarkan adanya KLB ini.

Max Sopacua yang menyatakan bahwa KLB ini sudah memenuhi tiap aspek legalitas.

"Semua ini berlangsung sesuai aspek legalitas yang ada. Anda punya anak mau pesta sunatan itu harus ada izinnya apalagi kongres," ucapnya kepada wartawan Kompas.com, Jumat (5/1/2021).

Max Sopacua mengatakan bahwa pihak yang menganggap KLB ilegal mungkin merasa punya otoritas karena menurutnya tiap orang punya otoritas masing-masing.

Pastinya KLB dilaksanakan sudah sesuai aturan yang ada bahkan dilengakpi dengan kedatangan Satgas COVID-19.

Baca juga: 1200 Kader Akan Hadiri KLB, Marzuki Alie Dukung Ibas Jadi Ketum: Orang Dalam Lebih Bagus

KLB Tidak Akan Melakukan Calon Tunggal

Max Sopacua juga menyatakan bahwa KLB tidak akan melakukan calon tunggal karena hal itu bisa menutup kesempatan orang lain, sama dengan kongres sebelumnya.

"Kami tidak akan melakukan calon tunggal karena itu, menutup peluang orang lain seperti kongres-kongres yang sudah berlalu kemarin ini," ucapnya.

Apabila disetujui, ketua yang terpilih adalah yang memiliki suara terbanyak bukan aklamasi.

"Aklamasi itu akan terjadi jika tidak ada lagi satu calon pun yang maju,"tegasnya.

Selain itu ia juga menyinggung soal pemecatan kader Partai Demokrat yang menurutnya tidak bisa asal pecat tanpa proses yang panjang.

"Memecat sesorang itu prosesnya lama, ngga gapang asal pecat. Yang membuat Partai ini kita semua, bukan satu orang yang buat untuk memecat orang," ucapnya.

Baca juga: Isu KLB Memanas, Rocky Gerung: Partai Demokrat Juga dengan Sengaja Membiarkan Isu Ini

Baca juga: Bandingkan AHY dengan Listyo Sigit, Max Sopacua: Tak Ada Etika Politik, Saya Anda Buang Begitu Saja

SBY Disebut Akan Melakukan Demo ke Istana

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut akan melakukan demo ke Istana, karena SBY menilai istana melakukan pembiaran atas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang melibatkan KSP Moeldoko sebagai bawahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief mengklaim Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dikutip dari akun Twiternya Twitter @AndiArief_ID, Jumat (5/3), Andi Arie mengatakan bahwa tidak salah bila mantan Presiden SBY melakukan demonstrasi di istana dengan standar protokol kesehatan.

"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," kata Andi lewat akun Twitter @AndiArief_ID, Jumat (5/3).

Menurutnya Jokowi punya kuasa untuk mencegah tetapi malah membiarkan KLB Demokrat ilegal terjadi.

Dengan penegasan dia menyatakan bahwa KLB Demokrat bukan hanya sekedar urusan internal partai.

"Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," cuit Andi.

Ferdinand Hutahaen: KLB Itu Urusan Internal Partai

Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaen menanggapi hal tersebut.

Ferdinand menyatakan bahwa penyelanggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Partai Demokrat merupakan urusan internal.

Tanggapan Ferdinand tersebut diungkapkan melalui akun twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada 5 Maret 2021.

Dikutip dari twiter pribadinya, dia menyatakan bahwa KLB tidak melibatkan pihak ekternal partai dengan membawa Jokowi sebagai Presiden.

"KLB itu urusan internal dan tidak melibatkan external apalagi Jokowi sbg presiden," cuit Ferdinand.

Ferdinand berfikit bahwa pernyataan oleh Andi Arief itu tidak bijaksana.

Justru malam mengadu domba SBY dengan Jokowi.

"Sy pikir tak bijak pernyataan2 sprt ini, mengadu domba pak SBY dgn pak JKW." cuit Ferdinand di akun twiternya.

Ferdinand percaya seorang SBY tidak mungkin melakukan hal tersebut, apalagi beberapa waktu lalu SBY menyatakan bahwa Jokowi tidak terlibat. (*)