Breaking News:

Kisruh Partai Demokrat

14 Kader Demokrat Sulteng Diusulkan Dipecat, Pengamat Untad: Bakal Panjang, Harus Ada Penyelamat

Pengamat komunikasi politik dari Untad Achmad Herman mengatakan, kisruh di Demokrat yang berujung dualisme kepengurusan akan berkepanjangan.

Handover
Pengamat Komunikasi Politik Untad Achmad Herman 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Tadulako (Untad) Achmad Herman mengatakan, kisruh di Partai Demokrat yang berujung dualisme kepengurusan diperkirakan akan berkepanjangan.

Sehingga kata dia, perlu ada langkah taktis dan sigap untuk segera menyelesaikan konflik ini agar tidak berlarut-larut.

"Kisruh di Partai Demokrat perlu dipahami secara jernih. Persoalan ini adalah internal partai. DPD berkewajiban membangun komunikasi politik yang intensif di antara kader-kader mereka," kata Achmad, Senin (8/3/2021).

Berdasarkan pengalaman partai lain, Achmad melihat bahwa sikap pemerintah dalam menyikapi kisruh di partai Demokrat sudah sesuai dengan ketentuan.

Baca juga: Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Inggris & Bali, Cocok untuk Status Sosmed

Baca juga: Dahului Moeldoko, AHY Bersama 34 Pimpinan DPD Demokrat Datangi Kemenkumham Hari Ini, Apa Tujuannya?

Baca juga: Kader Demokrat Gelar Doa Bersama dan Cap Jempol Darah sebagai Bentuk Dukungan untuk AHY

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) mengusulkan pemecatan 14 kadernya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Demokrat Sulteng Abdul Rasid Pusadan menyebutkan, ada 14 nama masuk dalam pengusulan pemecatan.

“Mereka mencederai nama partai dan soliditas kami di Sulteng. Makanya mereka kami usulkan dipecat ke DPP,” kata Rasid, dikutip Sabtu (6/3/2021).

Diketahui, pemerintah sendiri sudah angkat suara soal KLB Demokrat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak bisa turun ikut campur dalam internal Partai Demokrat.

Baca juga: DPR RI: Lihat Video Kader Diming-Imingi Uang Ratusan Juta, Moeldoko itu Sumber Uangnya Dari Mana?

Baca juga: Penyesalan Aurel Tularkan Covid-19 ke Ashanty, Ungkap saat Kontak Fisik: Enggak Tahu Kena di Mana

Baca juga: Sambangi Penyintas Likuefaksi Petobo Palu, Ini Pesan Wali Kota Hadianto

Mahfud bercermin pada kasus perpecahan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2008 lalu, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden.

"Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke pengadilan gitu," kata Mahfud," kata Mahfud dalam keterangan video, Sabtu (6/3/2021).

Oleh karena itu, menurut Achmad, pemerintah juga tidak bisa memutuskan apakah hasil KLB itu sah atau tidak.

"Kerangka komunikasi politik pemerintah sudah sesuai dengan koridor regulasi yang ada seperti penanganan konflik partai-partai sebelumnya," jelasnya.

"Hanya saja melihat dinamika yang ada, mungkin diperlukan rekonsiliasi untuk bisa keluar dari kekisruhan ini," tandas Achmad. (*)

Penulis: fandy ahmat
Editor: Haqir Muhakir
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved