Breaking News:

Gejolak Partai Demokrat

KLB Demokrat jadi Kontroversi, Din Syamsuddin: Kalau Presiden Tak Izinkan, Moeldoko Layak Dipecat

Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin angkat bicara soal KLB Partai Demokrat tandingan yang kini jadi kontroversi.

Editor: Muh Ruliansyah
handover/tribuntimur
Joko Widodo dan Moeldoko 

TRIBUNPALU.COM - Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin angkat bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tandingan yang kini jadi kontroversi.

Din Syamsuddin menyebut digelarnya KLB sebagai suatu tragedi demokrasi.

"KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal," ujar Din Syamsuddin, dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Pelaksanaan KLB itu, kata dia, membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu apalagi rumor.

Baca juga: 151 Penumpang Batik Air Rute Palu-Jakarta Gagal Terbang karena Rusak, Ini Penjelasan Maskapai

Baca juga: Sebut Felicia Menderita, sang Kakak Ngaku Muak pada Kaesang: Tak Ada Wanita Pantas Dilakukan Begini

Baca juga: Strategi Iman, Aman, Imun untuk Jaga Kesehatan Jiwa dan Tubuh di Masa Pandemi Covid-19

"Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan," kata Din Syamsuddin. 

Menurutnya, pelaksanaan KLB itu tidak berizin dan tidak sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat.

Bahkan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, Din Syamsuddin juga mempertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak. 

"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," jelasnya. 

"Jika beliau tidak pernah mengizinkan, maka Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden. Dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," imbuh Din Syamsuddin.

Baca juga: Kaca Depan Sebelah Kiri Retak, Pesawat Batik Air Rute Palu - Jakarta Gagal Terbang

Baca juga: Siap Kirim Santet ke Moeldoko, Ketua DPD Demokrat Banten: Kami Setia pada Ketum yang Ganteng

Baca juga: BMKG: Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah Besok, Selasa 9 Maret 2021: Hujan Lebat dan Petir di 4 Wilayah

Lebih lanjut, Din Syamsuddin menegaskan menolak keputusan KLB merupakan langkah paling tepat yang harus diambil pemerintah. 

Sebaliknya, pengesahan KLB hanya akan menciptakan kegaduhan nasional dan tak baik bagi demokrasi Tanah Air. 

"Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia dan menciptakan kegaduhan nasional," tandasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Din Syamsuddin Pertanyakan Ada Tidaknya Restu Jokowi Terkait Majunya Moeldoko Dalam KLB Demokrat

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved