Gejolak Partai Demokrat
Gejolak Demokrat Masuk Tahap Baru, Moeldoko Berpeluang Menang, Refly: Dia Pegang Kekuasaan dan Uang
Refly Harun menyatakan bahwa Moeldoko akan menang lawan AHY pasalnya dia berada dilingkaran pemerintah dan mendapat penyokong dari berbagai pihak.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Gejolak di Partai Demokrat kian memanas, saat ini pun sedang memasuki tahap baru dengan mengadu kekuatan untuk mencari pembenaran dari pemerintah antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun menyatakan bahwa Moeldoko akan berpeluang menang lawan AHY, pasalnya dia berada dilingkaran pemerintah dan mendapat penyokong dari berbagai pihak.
Menurut Refly, Moeldoko yang berpeluang mendapatkan legalitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumut.
Moeldoko bahkan kemungkinan bisa berhasil melengserkan dinasti Cikeas dari Demokrat.
Baca juga: 300 Personel Polres Banggai Disuntik Vaksin COVID-19, Kapolres: Ayo Dukung Program Vaksinasi
Baca juga: Benarkah Hirup Uap Rebusan Daun Jambu, Jahe dan Lemon Ampuh Obati COVID-19? Simak Penjelasannya
Baca juga: Benarkah Hirup Uap Rebusan Daun Jambu, Jahe dan Lemon Ampuh Obati COVID-19? Simak Penjelasannya
Baca juga: Kerusakan Capai Rp6,9 Triliun, Wabup Sigi Instruksikan Percepat Rehab Rekon Pascabencana
Hal ini karena Moeldoko memiliki keuntungan dengan memiliki jabatan strategis di pundaknya untuk melawan kubu Cikeas.
"Kalau dibiarkan Istana tidak negor Moeldoko, ya kasus ini akan terus menjadi adu kekuatan. Kalau adu kekuatan, dia yang pegang kekuasaan dan uang yang akan menang. Ya, dalam konteks ini, Moeldoko yang akan menang," ujar Refly dikanal Youtube, dikutip TribunPalu.com, Senin, 8 Maret 2021.
Moeldoko tanpa jabatannya yang sekarang tidak mungkin akan sekuat sekarang untuk Demokrat.
"Yang buat Moeldoko kuat karena dia KSP. Kalau bukan KSP, dia orang biasa saja," ucap Refly.
Jika nanti Moeldoko diresmikan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus sebagai Kepala Staf Presisen (KSP), menurut Refy itu adalah hal yang sah-sah saja,
Walupun ada etika yang akan terusik dengan tindakan Moeldoko.
"Tidak langgar hukum karena ada juga menteri yang jabat ketum parpol, tapi ya pasti mereka tidak akan maksimal kerjanya di pemerintahan," ujarnya.
Sementara itu, KLB masih dianggap ilegal oleh kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat SBY karena tak sesuai AD/ART partai.
Baca juga: Pengamat Untad Soroti KLB Demokrat: Antara Kepemimpinan dan Kepentingan
Baca juga: Nazaruddin Dituding Bagi-bagi Rp 5 Juta ke Peserta KLB, Kubu AHY Pertanyakan Asal-Usul Uangnya
Baca juga: KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, PKS: Warisan Buruk bagi Kepemimpinan Pak Jokowi
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafid dengan tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tandingan yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.
