MenkumHAM: Tolong Pak SBY Jangan Tuding-tuding Pemerintah, Jangan Main Serang Tanpa Ada Dasarnya

TRIBUNPALU.COM - Yasonna Laoly minta kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat agar tidak menuding pemerintah terkait manuver Moeldoko. 

Pernyataan itu, disampaikan Yasonna sebagai pesan untuk SBY melalui kader Partai Demokrat yang hadir di KemenkumHAM.

“Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begitu,” tegas Yasonna Laoly di Jakarta, Selasa (9/3/2021) seperti dikutip dari Kompas.TV.

“Tunggu saja, kita objektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya di catat itu saja,” lanjut Yasonna Laoly.

Menanggapi laporan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yasonna mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi dari Dirjen soal laporan tersebut.

“Soal Demokrat kan, Pak AHY dan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin, sudah diterima oleh dirjen, dirjen sudah melaporkan kepada saya,” kata Yasonna.

“Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” tambah Yasonna.

Yasonna menambahkan, penilaian tersebut masih menjadi perkara internal Partai Demokrat karena kelompok yang dikatakan KLB belum menyerahkan satu lembar apapun ke Kemenkum HAM.

“Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semua secara sesuai dengan AD ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang penting,” tegasnya.

Sebelumnya, kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sejumlah dokumen ke KemenkuHAM. AHY meminta KemenkumHAM tidak memberikan keabsahan bagi KLB yang digelas di Deli Serdang, Sumatera Utara, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan AD/ART.

“Banyak sekali penipuan dan pengelabuan yang terjadi (di KLB Deli Serdang -red), kesimpangsiuran, bahwa yang hadir dalam KLB tersebut bukanlah pemilik suara yang sah,” ujarnya.

Baca juga: AHY Hadapi Situasi Pelik Demokrat, Yunarto Wijaya: SBY Terlalu Banyak Muncul, Seolah AHY Belum Siap

Baca juga: Beri Sindiran Pedas untuk Moeldoko, Rocky Gerung: Dibesarkan SBY, Tapi Mengkudeta Anaknya

Baca juga: Gejolak Demokrat Masuk Tahap Baru, Moeldoko Berpeluang Menang, Refly: Dia Pegang Kekuasaan dan Uang

Baca juga: Langgar Prokes, GPI Laporkan KLB ke Bareskrim Polri, DPD Sultra: Lebih Baik Mati daripada Mundur

Kisruh Demokrat, Pengamat Sebut Ujian bagi AHY, Godaan bagi Moeldoko, Tes bagi Kemenkumham

Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menganalisis kisruh yang tengah terjadi di dalam Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Metro Pagi, Senin (8/3/2021).

Diketahui kini partai berlambang mercy tersebut tengah terpecah menjadi dua kubu, yakni loyalis Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan pendukung Ketua Umum versi kongres luar biasa (KLB) Moeldoko.

Ratusan Kader Demokrat Berkumpul di Jalan Proklamasi Menteng untuk Kawal AHY ke Kantor Kemenkumham

"Menurut saya kasus Demokrat ini bisa bermakna tiga. Pertama ujian bagi AHY, godaan bagi Moeldoko, dan tes yang bocor bagi Kemenkumham," kata Karim Suryadi.

Ia menyinggung AHY yang disahkan sejak 2020 baru kali ini menghadapi pergolakan politik dalam partainya.

"AHY yang mulus menjadi ketua umum baru mendapatkan ujian yang sesungguhnya hari ini ketika KLB digelar," ungkap Karim.

"Karena dia menduduki jabatan dengan sangat mulus, sebelumnya belum memperlihatkan rekam jejak dia kepemimpinannya di partai politik atau jabatan strategis yang lain. Ini ujian," lanjut Guru Besar Komunikasi Politik UPI ini.

Selain itu, Karim menilai Moeldoko juga tengah menghadapi godaan besar.

Diketahui Moeldoko masih aktif menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

"Kedua, godaan bagi Moeldoko karena meskipun konflik partai tetapi kalau melihat konteksnya, ini varian baru," komentar Karim.

Ia memberi contoh bagaimana partai-partai lain menghadapi perpecahan yang serupa.

Karim menerangkan umumnya perpecahan konflik itu terjadi saat ada kubu yang membuat pertemuan dan memilih pemimpin sendiri.

Namun dalam kasus Demokrat, Moeldoko menuai sorotan karena dianggap sebagai pejabat yang dekat dengan Istana.

"Kalau kita melihat bagaimana PPP, Hanura, bahkan Golkar berkonflik, biasanya mencuat ketika ada munas yang tidak disepakati atau pemilihan ketua yang tidak disepakati," kata Karim.

"Ini konteksnya berbeda. Moeldoko sedang aktif menjadi KSP, tiba-tiba ditarik," singgung dia.

Bagi Kemenkumham sendiri, Karim menyebut ada tes yang harus dihadapi untuk menentukan sah atau tidaknya pemilihan Moeldoko.

"Kemudian saya bilang tes yang bocor Kemenkumham karena soal KLB ini 'kan sudah jelas rambu-rambunya. Pertanyaannya sah atau tidak dan rambu-rambu jawabannya sudah beredar di media yang bersumber pada AD/ART," tambah Karim.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal KLB Demokrat, Menkumham: Tolong Pak SBY Jangan Tuding-tuding Pemerintah