Breaking News:

Muncul Desakan agar Moeldoko Dipecat dari Jabatan KSP, Ruhut Sitompul: Yang Terjadi Ini Karma

Politikus PDIP Ruhut Sitompul menanggapi soal desakan yang muncul dari berbagai pihak agar istana mencopot jabatan Moeldoko sebagai KSP.

Instagram/ruhutp.sitompul
Ruhut P. Sitompul. Politikus PDIP Ruhut Sitompul menanggapi soal desakan yang muncul dari berbagai pihak agar istana mencopot jabatan Moeldoko sebagai KSP. 

TRIBUNPALU.COM - Politikus PDIP Ruhut Sitompul menanggapi soal desakan yang muncul dari berbagai pihak agar istana mencopot jabatan Moeldoko sebagai KSP.

Hal ini berkaitan dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ada yang menyebutkan bahwa Moeldoko harus dipecat karena KSP tidak seharusnya merangkap jabatan sebagai ketum partai.

Namun ada juga yang meminta Moeldoko dipecat untuk menunjukkan netralitas istana terhadap kisruh yang saat ini tengah terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat.

Terkait dengan berbagai desakan tersebut, secara tegas Ruhut Sitompul meminta agar pihak-pihak yang tidak mengerti permasalahan Demokrat untuk tutup mulut.

Tak hanya itu, Ruhut juga meminta agar pihak-pihak tersebut tidak terus mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko.

Baca juga: Gejolak Demokrat Masuk Tahap Baru, Moeldoko Berpeluang Menang, Refly: Dia Pegang Kekuasaan dan Uang

Baca juga: KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, PKS: Warisan Buruk bagi Kepemimpinan Pak Jokowi

Menurutnya apa yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat saat ini adalah sebuah karma.

Hal ini diungkapkan Ruhut Sitompul lewat cuitan di akun Twitternya:

"Tolong yg tdk mengerti permasalahan di Partai Demokrat tutup mulut jgn sok pintar.

Apalagi coba2 menyuruh Presiden RI ke 7 Bpk JOKOWI memecat KSPnya Bpk Moeldoko, ingat yg terjadi di PD ini KARMA yg bicara Aku mantan Kader PD yg waktu Berjayanya sebagai Anjing Penjaga MERDEKA," tulis Ruhut Sitompul.

Mantan Ketua MK Sarankan Pemerintah agar Copot Moeldoko dari Jabatan KSP

Terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut ternyata menuai sorotan dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Menurut Jimly, jika ingin netral, ada dua pilihan yang bisa diambil pemerintah dalam menyikapi KLB.

Serta, pemerintah dapat tidak mengesahkan pendaftaran kepengurusan partai KLB tersebut.

Baca juga: Dahului Moeldoko, AHY Bersama 34 Pimpinan DPD Demokrat Datangi Kemenkumham Hari Ini, Apa Tujuannya?

Baca juga: DPR RI: Lihat Video Kader Diming-Imingi Uang Ratusan Juta, Moeldoko itu Sumber Uangnya Dari Mana?

Halaman
1234
Sumber: Tribun Palu
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved