Setuju dengan Usulan Istana Pecat Meoldoko, Refly Harun: untuk Memastikan Netralitas
Refly Harun menyoroti usulan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie terkait jabatan Moeldoko.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Pengamat politik Refly Harun menyoroti usulan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie terkait jabatan Moeldoko.
Diketahui sebelumnya Jimly mengatakan jika ingin netral, ada dua pilihan yang bisa diambil pemerintah dalam menyikapi KLB.
Pilihan itu, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengangkat orang baru untuk menggantikan posisi Moeldoko sebagai KSP.
Serta, pemerintah dapat tidak mengesahkan pendaftaran kepengurusan partai KLB tersebut.
Hal itu diungkapkannya pada akun Twitter, @JimlyAS, Sabtu (6/3/2021).
Baca juga: Muncul Desakan agar Moeldoko Dipecat dari Jabatan KSP, Ruhut Sitompul: Yang Terjadi Ini Karma
Baca juga: Gejolak Demokrat Masuk Tahap Baru, Moeldoko Berpeluang Menang, Refly: Dia Pegang Kekuasaan dan Uang
"Kalau Pemerintah hendak memastikan sikap netralnya."
"Bisa saja Pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus "KLB" tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," tulis Jimly.
Ia menjelaskan bahwa pemecatan terhadap Moeldoko bukan tentang rangkap jabatan.
Namun terkait netralitas pemerintah terhadap polemik yang tengah terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat.
"Persoalannya bukan soal rangkap jabatan, tetapi soal memastikan istana bersikap atau bertindak netral," ujar Refly Harun dilansir dari tayangan di kanal YouTube pribadinya.
Menurutnya jika istana atau pemerintah tidak memberikan sanksi atau tindakan tegas maka ini akan membuat Jokowi akan dituding merestui atau menyetujui langkah Moeldoko dalam mengambilalih Demokrat,
"Karena kalau istana tidak memberikan sanksi apa-apa pada Jenderal Moeldoko, maka istana atau presiden Jokowi dengan gampang akan dituduh berada di balik semua ini.
Paling tidak Jokowi dalam tanda kutip merestui, menyetujui pengambilalihan partai demokrat oleh Moeldoko," imbuhnya.
Untuk menghindari tudingan yang tidak benar, maka istana harus menunjukkan sikap netralnya.
Salah satunya adalah dengan memberikan dua pilihan kepada Moeldoko.
