Fadli Zon Tegas Tolak Kebijakan Impor Beras: Merusak Petani dan Berdampak pada Turunnya Harga Gabah

TRIBUNPALU.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton.

Diberitakan sebelumnya pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga dikutip dari Kontan, Sabtu (6/3/2021).

Ia bilang, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Kritik Izin Asing Cari Harta Karun di RI, Fadli Zon:Nasionalisme Berhenti di Ucapan

Baca juga: Wapres Kaget dengan Izin Investasi Miras Jokowi, Fadli Zon: Lebih Baik Kaget daripada Tidak

Politikus Partai Golkar ini mengeklaim, pemerintah tetap melakukan pengadaan beras beras-besaran dari petani lokal.

Upaya menjaga ketersediaan stok beras tersebut dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.

Fadli Zon pun memberikan kritikan tegas terkait dengan kebijakan tersebut.

Lewat cuitan di akun Twitternya, Fadli Zon menyebutkan bahwa kebijakan ini akan merusak petani.

Tak hanya itu Fadli Zon juga menilai bahwa kebijakan impor beras akan membawa dampak pada turunnya harga gabah petani.

Ia lantas mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Menurut Fadli Zon pemerintah dalam membuat kebijakan seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian.

Tak hanya itu, Fadli Zon juga menyarankan agar pemerintah tidak alergi dalam mendengarkan masukan dari organisasi petani.

Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan Terlibat Radikalisme, Fadli Zon: Yang Menuduh Terbatas Pengetahuannya

Baca juga: Namanya Trending di Twitter Gara-gara Akunnya Like Situs Tak Senonoh, Fadli Zon Beri Penjelasan

Baca juga: Apa Itu Supersemar Diperingati Setiap 11 Maret? Cek Sejarah dan Kontroversinya

Diakui Fadli Zon Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selalu siap untuk diajak berdiskusi pemerintah terkait masalah pangan.