Breaking News:

Susi Pudjiastuti Kritik Izin Asing Cari Harta Karun di RI, Fadli Zon:Nasionalisme Berhenti di Ucapan

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, memberikan kritikan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo.

Penulis: Lita Andari Susanti | Editor: Bobby Wiratama
Instagram/susipudjiastuti115
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti. 

TRIBUNPALU.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, memberikan kritikan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo.

Hal ini terkait izin yang diberikan Presiden Jokowi kepada investor asing dan swasta di dalam negeri untuk mencari harta karun atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di bawah laut Indonesia.

Seperti diketahui, kebijakan soal investor asing dan swasta dalam negeri diperbolehkan mencari harta karun di dasar laut Indonesia merupakan satu dari 14 bidang usaha yang dibuka oleh pemerintah.

Kebijkan tersebut terkait dengan era implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"14 yang dibuka, (salah satunya) ada pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam. Jadi kalau mau cari harta karun di laut, bisa lah kau turun," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi persnya.

Adapun harta karun yang dimaksud yaitu barang peninggalan sejarah di kapal-kapal yang karam di bawah laut. Bisa juga berupa barang purbakala hingga barang yang bisa dibangun kembali.

Baca juga: Unggah Foto Menag dan Menyebutnya Sebagai Dajjal, Pria Ini Ditangkap dan Terancam 6 Tahun Penjara

Baca juga: Reaksi Susi Pudjiastuti Dituding Sewa Stasiun TV untuk Tayangkan Acaranya: Honor untuk Sekolah Cucu

Baca juga: Susi Pudjiastuti Blak-blakan di Kompas TV, Jawab Kemungkinan Nyapres 2024 hingga Isu Melawan Jokowi.

Meskipun sudah ada aturannya, pencarian harta karun di dasar laut ada syaratnya. Salah satunya harus meminta perizinan resmi kepada pemerintah Indonesia melalui BKPM.

"Syarat izinnya datang ke kita (BKPM) untuk bisa dapatkan izin. Tapi, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak langsung masuk OSS kemudian izin didapatkan, harus ada syarat-syarat notifikasi," ujar Bahlil.

Kebijakan ini rupanya menuai sorotan dari Susi Pudjiastuti.

Lewat cuitan di akun Twitternya, Susi Pudjiastuti memohon kepada Presiden Jokowi dan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono agar BMKT dikelola dan diangkat sendiri oleh pemerintah Indonesia.

Halaman
123
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved