Fadli Zon Tegas Tolak Kebijakan Impor Beras: Merusak Petani dan Berdampak pada Turunnya Harga Gabah

TRIBUNPALU.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton.

Diberitakan sebelumnya pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga dikutip dari Kontan, Sabtu (6/3/2021).

Ia bilang, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Kritik Izin Asing Cari Harta Karun di RI, Fadli Zon:Nasionalisme Berhenti di Ucapan

Baca juga: Wapres Kaget dengan Izin Investasi Miras Jokowi, Fadli Zon: Lebih Baik Kaget daripada Tidak

Politikus Partai Golkar ini mengeklaim, pemerintah tetap melakukan pengadaan beras beras-besaran dari petani lokal.

Upaya menjaga ketersediaan stok beras tersebut dilakukan melalui penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.

Fadli Zon pun memberikan kritikan tegas terkait dengan kebijakan tersebut.

Lewat cuitan di akun Twitternya, Fadli Zon menyebutkan bahwa kebijakan ini akan merusak petani.

Tak hanya itu Fadli Zon juga menilai bahwa kebijakan impor beras akan membawa dampak pada turunnya harga gabah petani.

Ia lantas mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Menurut Fadli Zon pemerintah dalam membuat kebijakan seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian.

Tak hanya itu, Fadli Zon juga menyarankan agar pemerintah tidak alergi dalam mendengarkan masukan dari organisasi petani.

Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan Terlibat Radikalisme, Fadli Zon: Yang Menuduh Terbatas Pengetahuannya

Baca juga: Namanya Trending di Twitter Gara-gara Akunnya Like Situs Tak Senonoh, Fadli Zon Beri Penjelasan

Baca juga: Apa Itu Supersemar Diperingati Setiap 11 Maret? Cek Sejarah dan Kontroversinya

Diakui Fadli Zon Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selalu siap untuk diajak berdiskusi pemerintah terkait masalah pangan.

Namun jika ditanya soal kebijakan impor beras, HKTI memberikan sikap menolak.

Berikut unggahan lengkap Fadli Zon di akun Twitternya:

"Fadli Zon : KEBIJAKAN IMPOR BERAS MERUSAK KEHIDUPAN PETANI.
@hkti

Pernyataan Sikap DPN HKTI terkait Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton.

Rencana impor beras 1 juta ton yg beberapa waktu lalu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merupakan kebijakan nirsimpati dan merusak petani.

Kebijakan ini, walau implementasinya belum diketahui bulan apa, akan langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.

Padahal tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun, dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pengumuman rencana impor beras akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani.

Pada Maret-April 2021 kita akan memasuki puncak panen raya musim tanam Okmar (Oktober-Maret). Menurut BPS, potensi GKG Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras, naik 3 juta ton dibanding periode yg sama pada 2020.

Tak ada alasan mendasar bagi Pemerintah untuk melakukan impor beras. Statistiknya jelas, cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020. Sehingga, tak ada dasar kuat saat ini Pemerintah melakukan impor beras.

Pertanyaannya, Pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini.

Keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian Indonesia. Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.

Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yg terlibat dalam sektor pertanian.

Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani.

HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) @hkti dan organisasi petani lainnya siap menjadi mitra diskusi dan memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan pangan.

Terkait kebijakan impor 1 juta ton beras, HKTI @hktimemiliki pandangan dan sikap sbg berikut:

1) HKTI secara tegas menolak kebijakan Pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yg merusak kehidupan petani yg tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia.

2) HKTI mendesak Pemerintah untuk mencabut kebijakan impor 1 juta ton beras.

3) HKTI meminta kepada Pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa, bukan sekadar komoditas dagang.

4) HKTI juga meminta kepada Pemerintah untuk terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku kepentingan pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.

5) HKTI meminta kepada BULOG untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai dengan HPP pada panen raya Maret-April 2021," tulis Fadli Zon.

(TribunPalu.com/Kompas.com)