Gejolak Partai Demokrat

Kisruh Demokrat Ditakutkan untuk Lancarkan Wacana Presiden 3 Periode, Pakar Hukum: Berbahaya Itu

Kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat ditakutkan menjadi jalan untuk melancarkan wacana masa jabatan presiden 3 periode.

Penulis: Haqir Muhakir | Editor: Muh Ruliansyah
Kompas.com/Mei Leandha Rosyanti
KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Hasilnya, peserta menunjuk secara aklamasi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, menyebut bahwa KLB yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, merupakan acara illegal. 

TRIBUNPALU.COM - Kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat ditakutkan menjadi jalan untuk melancarkan wacana masa jabatan presiden 3 periode.

Hal tersebut disampaikan Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar.

Bukan tanpa alasan ia mengkhawatirkan hal tersebut. 

Pasalnya, Zainal Arifin Mochtar mencurigai MPR yang belakangan rajin membicarakan amandemen UUD 1945.

"Saya lihat MPR belakangan kembali rajin bicara soal amandemen."

"Saya lihat pengambilalihan Demokrat bisa jadi untuk memuluskan itu (amandemen)."

Baca juga: Besok Melamar Aurel Hermansyah, Atta Halilintar Ungkap Kondisi Orangtuanya: Semoga Operasinya Lancar

Baca juga: Mendekati Hari Lamaran, Orangtua Atta Halilintar Dikabarkan Sakit hingga Harus Jalani Operasi

Baca juga: Polisi Tangkap Dua Wanita di Bangkep, Kedapatan Bawa 32 Kantong Cap Tikus

"Karena dengan pengambil lihan penuh itu, dia menguasai seluruh kekuatan partai," kata Zainal dalam disukusi yang digelar political dan public policy studies (P3S) bertema 'Presiden Tiga Periode Konstitusional atau Inkonstitusional?' Kamis (11/3/2021).

Zainal mengatakan, ia termasuk orang yang sering mengingatkan agar hati-hati mengenai tujuan pengambilalihan Partai Demokrat, karena berpotensi digunakan untuk tujuan amandemen UUD 1945.

"Apakah pengambilalihan Partai Demokrat bisa dikaitkan dengan itu?"

"Karena berbahaya itu, jangan-jangan berkaitan."

"Saya tidak sedang berasumsi, saya tidak sedang menuduh."

"Ada baiknya kita berhati-hati, jangan-jangan pengambil alihan itu jalan untuk mempermulus, termasuk berbagai cara yang seakan-akan dipakai untuk membenarkan," ulasnya.

Wacana amandemen UUD 1945 terutama mengenai jabatan presiden tiga periode, sangat mungkin terwujud apabila mendapat dukungan kuat partai.

"Seperti pura-pura mau mengadakan amandemen untuk GBHN, tapi sebenarnya di ujungnya adalah upaya untuk mendorong soal jabatan-jabatan presiden ini."

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved