Breaking News:

Palu Hari Ini

Pemerintah Janji Perketat Pengawasan Penjualan LPG 3 Kg di Palu Jelang Ramadhan: Jelas Peruntukannya

Pemerintah Kota Palu melalau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) janji  memperketat pengawasan penjualan LPG 3 Kg jelang ramadhan 2021.

Penulis: Nur Saleha | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/NUR SALEHA
Kepala Dinas Perindag Palu Syamsul Saifudin 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Kota Palu melalau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) janji  memperketat pengawasan penjualan LPG 3 Kg jelang ramadhan tahun 2021.

Kepala Dinas Perindag Palu Syamsul Saifudin mengatakan, meski ada kelompok kerja (pokja) yang bertugas mengawasi distribusi dan penjualan LPG subsidi, Dinas Perindag Palu tetap melakukan fungsi pengawasan.

"Memang LPG 3 Kg itu sudah jelas peruntukannya, di tabungnya tertulis peruntukannya adalah masyarakat miskin," Kata Syamsul saat diwawancara, Selasa (16/3/2021) siang.

Hanya saja kata Syamsul Saifudin, pihak Pertamina tidak menyediakan stok lebih karena masih menggunakan data masyarakat miskin yang lama.

"kita belum tau pendataan yang sudah dilakukan dinas sosial kemarin sudah berapa dari masyarakat miskin yang berhak terhadap gas bersubsidi yang 3 kilo," ungkapnya.

Baca juga: BMKG: Prakiraan Cuaca Besok Rabu, 17 Maret 2021 di Sulteng: Cerah hingga Hujan Ringan

Baca juga: KPI Nilai Tayangan Acara Lamaran Atta-Aurel Tak Mendidik, RCTI: Faktanya Publik Merespons Positif

Baca juga: Disperindag Kota Palu akan Lakukan Pengawasan, Pastikan Bahan Pokok Jelang Ramahdan Sesuai HET

Syamsul Saifudin menjelaskan, penjualan LPG subsidi mengacu pada Pergub Sulteng tentang harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 18 ribu per tabung. 

"Jadi saat di pengeceran tidak sesuai, sebenarnya itu ilegal, yang berhak menjual gas 3 kiloan adalah pangkalan, kalau di kios-kios itu ilegal sebenarnya," ucap Syamsul Saifudin.

Dalam hal itu, tim pokja mempunyai kewenangan yaitu selalu mengingatkan dan melakukan pembinaan terhadap kios penjual gas ilegal.

Dalam pokja itu ada aparat pemerintah, sipil, ASN, dan juga dari pihak kepolisian.

"Nah itu yang dilakukan oleh mereka untuk mengontrol, apabila nanti ada kios-kios kecil, itu karena memang mikro ya, kebanyakan mereka tidak ada izin," jelas Syamsul Saifudin.

Baca juga: Kebaya yang Digunakan ke Acara Tunangan Aurel Tuai Sorotan, Krisdayanti Buka Suara: Nggak Usah Heboh

Baca juga: Cek Ketahanan Pangan Kampung Tangguh di Buol, Tim Asistensi Polda Sulteng Panen Jagung

"Kalau memang itu ada kesalahan dari pangkalan dan agen silahkan sampaikan ke kami sehingga kami akan menegur agen dan pangkalan melalui pertamina," tambahnya

Syamsul Saifudin menegaskan, jika mendapati agen dan pangkalan permainkan harga gas, maka Disperindag Kota Palu akan menegur bahkan sampai mencabut izin.

"Menegur dengan menyurat karena ada aturan yang dikeluarkan seperti SP1 SP2 sampai SP3, di kami selalu kordinasi sama diswanamikes dengan pertamina, kalau sudah parah lebih baik kami cabut izin pangkalan dan agen tersebut," kata Syamsul Saifudin. (*)

Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved