Soroti Rencana Pemerintah Impor Beras, Fadli Zon: Artinya Pak Jokowi Tak Mampi Penuhi Pangan Rakyat

Fadli Zon menyoroti rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga satu juta ton.

YouTube Fadli Zon Official
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon 

TRIBUNPALU.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga satu juta ton.

Melalui cuitan di akun media sosialnya Fadli Zon terlihat memposting ulang sebuah artikel terkait pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang mengaku siap mundur jika keputusannya soal impor beras terbukti salah.

Menurut Fadli Zon dengan rencana impor beras ini berarti menandakan bahwa pembangunan pertanian khususnya pangan telah gagal.

Tak hanya itu dengan adanya rencana impor beras dinilai Fadli Zon juga menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia.

Baca juga: Disinggung Soal Dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024, PDIP: Kita Buka Lembaran Baru

Baca juga: Sosok Pria Gondrong yang Viral Bisa Gandakan Uang, Ngaku Ustaz hingga Bisa Obati Berbagai Penyakit

Fadli Zon menegaskan bahwa impor beras 1 juta ton ini akan menghancurkan petani dan juga sektor pertanian di Indonesia.

"Rencana Mendag utk impor beras ini sama saja menyatakan pembangunan pertanian khususnya pangan telah gagal.

Artinya P @jokowi bisa dianggap tak mampu penuhi pangan bagi rakyat. Luar biasa nafsu impor beras 1 juta ton ini, benar2 mau menghancurkan petani n sektor pertanian," tulis Fadli Zon.

Fadli Zon Tegas Menolak Rencana Impor Beras

Sebelumnya Fadli Zon juga sudah menegaskan bahwa dirinya menolak rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak satu ton.

Lewat cuitan di akun Twitternya, Fadli Zon menyebutkan bahwa kebijakan ini akan merusak petani.

Tak hanya itu Fadli Zon juga menilai bahwa kebijakan impor beras akan membawa dampak pada turunnya harga gabah petani.

Ia lantas mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Menurut Fadli Zon pemerintah dalam membuat kebijakan seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian.

Tak hanya itu, Fadli Zon juga menyarankan agar pemerintah tidak alergi dalam mendengarkan masukan dari organisasi petani.

Diakui Fadli Zon Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selalu siap untuk diajak berdiskusi pemerintah terkait masalah pangan.

Sumber: Tribun Palu
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved