Breaking News:

BNPB Minta Masyarakat Dilibatkan dalam Percepatan Rehab Rekon Pasca Bencana Sulteng

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) harus segera tuntas.

Handover
Kepala BNPB Doni Monardo 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) harus segera tuntas.

Hal ini diutarakan Kepala BNPB Doni Monardo saat menggelar rapat evaluasi progres rehab rekon pasca triobencana Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

"Saya sudah meninjau perkembangan rehab rekon di Sulawesi Tengah. Di sana masih ada masyarakat yang tinggal di huntara. Saya berpesan kepada gubernur agar proses ini segera diselesaikan," ujar Doni, Minggu (4/4/2021).

Pada pertemuan itu, Doni mengevaluasi perkembangan penyaluran dana stimulan dan penyerahan Hunian Tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Sulawesi Tengah, Minggu 4 April 2021: 13 Pasien Sembuh & 18 Kasus Tambahan

Baca juga: Staf KPK Ditemukan Meninggal di Bogor, Sempat Menolak Ditemui Oleh Tetangga

Baca juga: Hipertensi Ternyata Tak Bisa Sembuh, Tapi Bisa Dikendalikan dengan Modifikasi Gaya Hidup

Terkait huntap, pihaknya telah mendengar penjelasan dari pemerintah daerah soal pembebasan lahan yang saat ini masih menjadi kendala.

Dalam hal ini, Doni meminta Pemerintah Sulawesi Tengah turut melibatkan masyarakat guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia menilai bahwa peran masyarakat sangat penting untuk percepatan rehab rekon.

"Dalam penanganan bencana diharapkan itu komunikasi dua arah, masyarakat perlu dilibatkan. Karena kalau tidak pasti persoalan terus muncul. Ini sudah dua tahun lebih, jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat," terang Doni.

Selain itu, Doni meminta pemerintah lakukan uji publik data penerima stimulan.

Pihaknya menugaskan agar data penerima stimulan ditempel di kantor-kantor kelurahan dan desa.

"Cantumkan nama-nama penerima stimulan di kelurahan dan balai desa, biar ada fungsi kontrol. Karena setiap rupiah itu harus dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Baca juga: Dapat Uang Saku Rp 1 Juta Per Bulan, Berikut Persyaratan, Waktu dan Cara Daftar Beasiswa Djarum Plus

Baca juga: Jadi Tempat Transaksi Miras Cap Tikus, 2 Rumah di Bunta Banggai Digerebek Polisi

Baca juga: Lihat Reaksi Anang Hermansyah saat Ashanty Merekamnya tengah Duduk Berduaan dengan Krisdayanti

Diketahui, proses rehab rekon pasca triobencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah telah berakhir pada Desember 2020 lalu.

Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Sulawesi Tengah.

Terkait hal tersebut, Gubernur Longki Djanggola telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu rehab-rekon pasca bencana di wilayahnya. (*) 

Penulis: fandy ahmat
Editor: Haqir Muhakir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved