Breaking News:

Kabupaten Parigi Moutong

Postur Birokrasi Terlalu Gemuk, Pemda Parimo akan Merger Beberapa OPD

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan melakukan merger terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Handover
Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, Ahmad Saiful. 

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG - Dalam rangka perampingan Birokrasi, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan melakukan merger terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tugas dan fungsi serta nomenklaturnya sama.

Rencana merger tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong Ahmad Saiful baru baru ini.

Kata ia, rencana merger saat ini dalam tahap kajian, dan implementasinya tahun 2022.

"Kita matangkan dulu termasuk dengan pejabatnya, karena ini ada konsekuensinya, ketika di merger pejabatnya mau dikemanakan. Ini yang lagi kita kaji," katanya.

Lanjut ia, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran telah membentuk tim kajian yang di dalamnya BKPDM, Inspektorat, BPKAD dan Bagian Hukum dan Perundang Undangan (Kumdang) yang akan berperan mengkaji rencana merger OPD.

"Mengawali pertemuan itu, InsyaAllah hari Selasa (13/4/2021) kita rampungkan sebagai bahan laporan ke Bupati dan pimpinan DPRD. InsyaAllah awal tahun 2022 sudah terealisasi," jelasnya.

Sambung Ahmad Saiful, yang menjadi kendala dan dilema saat ini adalah pejabatnya mau dikemanakan.

Sehingga ia beralasan tepat bahwa itu akan final di akhir tahun 2021.

Mengapa diakhir tahun, kata ia di situ akan diketahui pejabat-pejabat yang pensiun.

"Tidak mungkin kita mau nonjobkan pejabatnya, karena OPD yang terkena merger ada pejabatnya yang masih aktif dan produktif sehingga mereka inilah yang menggantikan pejabat yang pensiun," terangnya.

"Di akhir tahun 2021 ada dua Kadis yang pensiun, dan ada beberapa Kepala Bidang Eselon III b dan Eselon III a yang akan pensiun," tambahnya.

Lanjut ia, dengan adanya pejabat pensiun tersebut, dapat menampung pejabat-pejabat yang terkena merger.

"InsyaAllah merger OPD terealisasi di tahun 2022, dan itu akan kita kuatkan dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Saya belum bisa berikan bocoran OPD mana saja yang di merger. InsyaAllah Selasa (13/4/2021) ada hasilnya kita sampaikan," imbunya.

"Pemerintah dan DPRD menganggap postur organisasi Pemda terlalu besar, sehingga konsekuensinya menyedot anggaran APBD yang begitu besar, sehingga OPD yang hampir sama akan digabungkan menjadi satu," ujarnya.

Sebagai pertimbangan, OPD yang di mrger bukan OPD yang memiliki Kementerian di Pusat seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan dan Kementerian lainnya.(*)

Penulis: Alan Sahrir
Editor: Muh Ruliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved