Isu Reshuffle Kian Memanas, Jubir Presiden Kembali Angkat Bicara Tentang Menteri yang Akan Diganti

TRIBUNPALU.COM - Jubir Presiden, Fadjroel Rachman kembali angkat bicara tentang isu Reshuffle dikabinet Jokowi hingga kini masih terus menjadi perbincangan publik.

Siapa saja yang menjabat sebagai menteripun terus menjadi pertanyaan.

Setelah isu soal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju mencuat ke publik, Jubir Presiden, Fadjroel Rachman terus mendapatkan pertanyaan tentang siapa menteri yang akan diganti.

Baca juga: Kabar Ahok Bakal Jadi Menteri Investasi, Ekonom: Akan Banyak Noise yang Terjadi

Dalam video pendek yang diunggahnya di Instagram Pribadinya @fadjroelrachman, pada Jumat (16/4/2021), Fadjroel pun mencoba menjawabnya.

Fadjroel mengatakan tidak mengetahui kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengisi posisi dua kementerian yang disebutkan akan diganti dengan menteri baru.

Ia juga sempat menyinggung nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Baca juga: Ratu Entok Dukung Aksi JT Aniaya Perawat RS Siloam: Heeh, Muka Perawat Kayak Tong Sampah

Baca juga: Perawat RS Siloam Korban Penganiayaan Meminta Tetap Proses Hukum, Gubernur Sumsel: Ini Memalukan

Lebih lanjut Fadjroel menegaskan, siapa saja menteri yang akan diganti, hanya Presiden Jokowi dan Allah SWT saja yang mengetahuinya.

"Kita tidak tahu kapan Presiden akan mengisi kedua kementerian ini, yang satu pembentukan baru Kementerian Investasi, yang kedua istilahnya pengubahan apakah tetap Pak Nadiem atau ada yang lain, yang tahu hanya Presiden Joko Widodo dan Allah SWT," ujar Fadjroel.

Selain itu Fadjoel menjelaskan sebagai Staf Khusus Presiden, tentu tidak boleh mendahului Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan siapa dan kapan akan ada perombakan kabinet Indonesia Maju.

"Tetapi yang kita tahu, Presiden sudah disetujui oleh DPR untuk melakukan pembentukan kementerian baru, namanya Kementerian Investasi."

"Kemudian juga disetujui oleh DPR melakukan pengubahan kementerian, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ditambah Riset dan Teknologi."

"Sementara Kemenristek dan BRIN akan dihilangkan, dan Badan Riset Inovasi Nasional akan jadi badan sendiri," pungkasnya.

Baca juga: Mama Muda di Aceh Tewas Over Dosis Setelah Pesta Pil Ekstasi, Nama Oknum Polisi Ikut Disebut

Baca juga: Niat Ingin Periksa Keputihan, Dokter Ini Malah Berfantasi Mainkan Organ Intim Pasien dan Miliknya

Baca juga: Pria Tewas dengan Leher Terjepit Pembatas Lift, Awalnya Cuma Bercanda Jepitkan Leher Sendiri

Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama, Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI) merespon isu Reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Koordinator JAMMI, Irfaan Sanoesi, mengungkapkan, perombakan kabinet harus berdasarkan asas kebaikan (kemaslahatan) bersama.

“Reshuffle adalah hak perogratif Presiden. Namun demikian, merombak posisi A ke posisi B maupun sebaliknya, atau merombak nomenklatur kementerian harus berdasarkan riset yang dalam dan kemaslahatan bersama,” ungkapnya, dalam keterangannya, Sabtu (17/4/2021).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, pada Selasa 13 April 2021 pun menyebut, Reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini.

JAMMI pun menyinggung isu perombakan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

JAMMI menilai, peran Moeldoko di tubuh pemerintahan sangat vital sebagai benteng aliran paham radikalisme dan penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Evaluasi seluruh jajaran kabinet merupakan aspek yang sangat penting demi perbaikan etos kerja para pembantu Presiden. Dan itu harus dilakukan," kata Irfaan.

“Jadi sangat disayangkan jika ada pengamat yang menyatakan Pak Moeldoko harus dibebastugaskan dari kabinet Presiden Jokowi mengingat peran Pak Moeldoko yang sangat vital,” tambahnya.

Irfaan mengingat ketika Moeldoko silaturahmi ke pesantren-pesantren yang berada di seluruh penjuru daerah di Indonesia.

Menurutnya, langkah Moeldoko ini penting sebagai penyambung lidah umara (pemerintah) kepada ulama terkait kerja bersama upaya membendung paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.

“Yang tak terlupakan dari Pak Moeldoko adalah ketika dia_sowan kepada para sesepuh kyai mengantisipasi paham radikalisme ditunggangi oleh para elit politik untuk kepentingan elektoral,” kenangnya.

Selain itu, dia juga memberikan apresiasi atas kinerja Moeldoko selama menjadi KSP adalah upaya mengharmonisasikan antar kementerian dan lembaga yang karut marut.

“Ada masalah komunikasi dan koordinasi K/L (kementerian dan lembaga) bisa diselesaikan Pak Moeldoko dengan baik ketika dia bergabung di KSP. Ini kredit poin bagi Pak Moeldoko selama menjabat KSP,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, JAMMI percaya Presiden Jokowi akan berhati-hati dalam merombak kabinet agar Reshuffle harus berdasarkan asas kemaslahatan bersama, bukan sekadar bagi-bagi bagian.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Malvyandie Haryadi)