Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Soal Pembayaran THR, Disnaker Sulteng: Kepala Daerah Harus Berikan Kepastian Hukum pada Buruh

Disnaker Sulteng meminta kepada Kepala daerah tersebut memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan THR kepada pekerja alias buruh.

TRIBUNPALU.COM/MOH SALAM
Kabid PHI dan Wasnaker Disnaker Sulteng Joko Pranowo 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah instruksikan sejumlah hal kepada bupati dan wali kota.

Selain itu Disnaker Sulteng meminta kepada Kepala daerah tersebut memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan THR kepada pekerja alias buruh.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Joko Pranowo mengatakan, kepala daerah di 13 Kabupaten/kota harus menegakkan hukum sesuai kewenangannya pelanggaran pemberian THR Keagamaan 2021.

"Jadi penegakan hukum tentunya dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pengawas ketenagakerjaan," ungkap Joko Pranowo Jumat (23/4/2021) siang.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG, Sabtu 24 April: 9 Wilayah Waspada Hujan Lebat, Sulteng Termasuk

Baca juga: Pipa Pertamina Bocor, Laut dan Pantai di Karawang Penuh Minyak Mentah hingga Banyak Ikan Mati

Baca juga: Huntara Palupi Dijadikan Tempat Pesta Narkoba, Lurah: Kami Sudah Laporkan ke Polisi

Tak jauh berbeda dengan dilakukan Disnaker Sulteng, masing-masing Kabupaten/kota juga membentuk Pos Komando pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 (Posko THR) dengan memperhatikan protokol kesehatan.

"Hal ini memudahkan pekerja melapor dan mengadu, jadi bisa laporkan di daerahnya masing-masing atau langsung menghubungi Disnaker Sulteng secara online maupun Offline," tuturnya.

Kabid PHI Wasnaker itu berpesan, Bupati/Walikota harus melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan 2021 di perusahaan.

"Nanti data pelaksanaan THR itu ditindaklanjuti yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," pungkas Joko.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan edaran dengan nomor M/6/HK.04.IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021, bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Kabid PHI Wasnaker itu menyebutkan, pemberian THR paling lambat H-7 sebelum Idulfitri.

"Aturannya itu pemberian THR maksimal H-7 atau kalau sesuai kalender itu sekitar 7 Mei 2021," katanya. (*)

Penulis: Moh Salam
Editor: Haqir Muhakir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved