Vaksinasi Belum Tentu Aman, Prof Wiku Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan dan Tidak Mudik

Tayang: Selasa, 27 April 2021 19:53 WITA

Vaksinasi Belum Tentu Aman, Prof Wiku Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan dan Tidak Mudik

freepik

FOTO ILUSTRASI: Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan vaksinasi bukan berarti aman dari Covid-19. Sehingga, masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak melakukan mudik lebaran 2021.

Baca Selanjutnya:

Sosok Haji Isam, Pengusaha Dapat Penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo

Vaksinasi Belum Tentu Aman, Prof Wiku Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan dan Tidak Mudik

TRIBUNPALU.COM - Meskipun program vaksinasi tengah gencar dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut bukan berarti masyarakat bisa aman dari Covid-19.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito membenarkan hal tersebut saat konferensi pers, Selasa (27/4/2021).

"Vaksinasi bukanlah hal ajaib. Sehingga harus tetap menjalankan protokol kesehatan setiap hari," ujarnya.

Hingga saat ini, Indonesia memiliki stok vaksin sebanyak 4,9 juta dosis dari AstraZeneca usai dikirm kembali tadi malam sebanyak 3.8 juta dosis.

"Masyarakat tak perlu khawatir, saat ini kita dapat tambahan vaksin 3,8 juta yang baru tiba semalam. Sehingga stok vaksin dari AstraZeneca saat ini sebanyak 4,9 juta," ujar Prof Wiku.

Ia juga menyayangkan beberapa kegiatan yang menimbulkan kerumunan justru terdokumentasi dengan baik dan terebar di media sosial.

"Satgas sangat menyayangkan kerumunan yang muncul seperti pendukung salah satu klub sepak bola nasional, dan kerumunan saat peribadatan di bulan Ramadhan," sambung Prof Wiku.

Prof Wiku meminta agar satgas daerah bisa menindak tegas pelanggar protokol kesehatan saat ini.

Lebih lanjut, ia membeberkan prosentase masyarakat yang masih menginginkan mudik sebanyak 7 persen.

Data tersebut diambil dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan beberapa waktu yang lalu.

"Dari hasil survey Kementerian Perhubungan, 7 persen masyarakat Indonesia masih mau mudik," kata Prof Wiku saat menjelaskan kepada wartawan.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mementingkan keegoisan pribadi dan lebih mengedepankan kepentingan bersama.

Sehingga mudik dapat ditunda terlebih dahulu, dan menggantinya dengan silaturahmi secara virtual.

"Masyarakat harap bisa menunda keegoan sejenak untuk mudik, silaturahmi bisa dilakukan virtual saja. Mari rayakan Ramadhan dan Idul Fitri dengan aman," pungkasnya.

Pemerintah Berlakukan Pembatasan Mobilitas Nasional dan Internasional

Di saat India mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi, kini Indonesia tengah mengalami penurunan kasus baru.

Namun hal ini bukan menjadi alasan untuk melakukan mobilitas massa secara brutal.

Justru pencapaian tersebut menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah negara-negara besar sedang berada di posisi terparah.

Hal itu dikatakan oleh Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.

FOTO ILUSTRASI: Mudik lebaran di Bandara Soekarno-Hatta (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

"Indonesia untuk saat ini masih terkendali dibandingkan 5 negara yang memiliki jumlah kasus tertinggi," ujar Prof Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan live di kanal YouTube Sekretariat Presdien.

Ia menyebut kelima negara itu ialah Amerika Serikat, India, Brazil, Perancis dan Turki.

Baginya, tantangan baru harus dilewati Indonesia saat kasus Covid-19 dalam negeri sedang melandai dan badai Covid-19 sedang berada di puncaknya untuk kelima negara tersebut.

Guru Besar Universitas Indonesia itu mengatakan potensi penularan antar negara justru bisa meningkat, terutama saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

"Potensi penularan antar negara justru akan meningkat. Masuknya kita di bulan Ramadhan dan Idul Fitri seperti mudik, yang bepotensi penularan Covid-19," tandasnya.

Oleh karena itu, kini pemerintah melakukan pembatasan mobilitas nasional dan internasional untuk mencegah penularan Covid-19 dari berbagai negara dan wilayah di Indonesia.

"Pemerintah akan melakukan pembatasan mobilitas nasional dan internasional untuk mencegah antar negara atau daerah," ujar Prof Wiku.

Lebih lanjut ia membeberkan antisipasi lonjakan Covid-19 dalam negeri dengan cara meniadakan mudik dari 6 hingga 17 Mei mendatang.

"Sesuasi dengan Surat Edaran (SE) dan adendum yang sudah ditentukan, maka pemerintah melarang adanya mudik lebaran tahun ini," katanya.

Sementara itu untuk pembatasan mobilitas internasional, pemerintah Indonesia sudah meminta Warga Neagara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri untuk tidak melakukan kepulangan jika tidak mendesak.

Selain itu, pihaknya akan memberlakukan prosedur screening dan karantina, penolakan kunjungan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari terakhir di India dan penangguhan sementara untuk visa warga negara India.

"Kami telah menetapakan prosedur screening dan karantina, serta menolak kunjungan orang asing yang pernah ke India selama 14 terakhir. Kemudian untuk pemberian visa warga negara asal India ditangguhkan sementara," sambung Prof Wiku.

Tak hanya itu, kini pemerintah juga telah melakukan pembatasan pintu masuk untuk WNA yang ingin memasuki wilayah Tanah Air.

Ia menegaskan hanya beberapa jalur saja yang diizinkan untuk dilewati mereka.

"Tempat Pemerikasaan Imigran atau TPI hanay ada di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamo Medan, Bandara Sam Ratulangi Manado, Pelabuhan Laut Batam Center Batam, Pelabuhan Sribintan Pura Tanjung Pinang dan Pelabuhan Dumai," pungkasnya.

(TribunPalu.com/Hakim)