Bamsoet Pertanyakan Upaya Diskusi untuk Hentikan Kebrutalan KKB Teror Warga Papua: Apa Bisa?

Bamsoet mempertanyakan soal dorongan agar pemerintah mengupayakan jalur diskusi untuk menghentikan kekerasan di Papua.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Terbaru, Bamsoet mempertanyakan soal dorongan agar pemerintah mengupayakan jalur diskusi untuk menghentikan kekerasan di Papua. 

TRIBUNPALU.COM - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan soal dorongan agar pemerintah mengupayakan jalur diskusi untuk menghentikan kekerasan di Papua .

Pasalnya, Bamsoet menilai, diskusi sudah dilakukan sejak dulu, tetapi tak membuahkan hasil.  

"Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga: KKB Papua Bisa Beli Senjata Mahal Meski Tak Kerja, Polisi Ungkap Fakta Baru: Mereka Kuasai Semuanya

Baca juga: KKB Papua Kirim Poster Pendaftaran Akmil TPN-OPM, Gambar Pesawat F-16 jadi Sorotan

Bamsoet menjelaskan, upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie (1998-1999).

Presiden Habibie, melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999.

"Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora," kata Bamsoet.

Pendekatan damai dengan KKB juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

SBY melalui staf khususnya menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai.

Bahkan, ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi.

Pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Perhatian pemerintah terhadap Papua tidak berkurang hingga di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: KKB Papua Ngaku Siap Layani 400 Pasukan Setan: Kami Punya Bala Tentara Surgawi

Presiden Jokowi, kata Bamsoet, banyak menahan diri dalam menghadapi 'kebengisan' KKB, melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Di sisi lain, politikus Golkar itu menyatakan, negara harus bersikap tegas menghentikan teror KKB supaya korban jiwa tak terus bertambah.

Ia mengatakan, sikap tegas negara seharusnya dipahami sebagai inisiatif dalam menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved