Pemerintah Targetkan Pemulihan Ekonomi Naisonal Naik Jadi 7 Persen di Kuartal II 2021

Pemerintah Targetkan Pemulihan Ekonomi Naisonal Naik Jadi 7 Persen di Kuartal II 2021

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik menjadi 7 persen di kuartal II pada 2021.

Hal itu disampaikan pada saat sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

Sementara itu untuk kuartal I pada 2021, percepatan ekonomi nasional Indonesia masih berada di angka minus 0,74 persen.

"Tahun ini percepatan ekonomi nasional kuartal pertama ekonomi kita tumbuh di minus 0,74 target dan di kuartal kedua kurang lebih ditargetkan mencapai 7 persen," ujar Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Hal tersebut diakuinya bukan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Sehingga Presiden Jokowi menaruh harapan besar terhadap pengolahan anggaran negara yang harus diperhatikan dengan baik.

Baca juga: Felicia Tissue Curhat Soal Kisah Cintanya dan Kaesang, Sebut Soal Etika Putra Jokowi

"Ini bukanlah suatu hal yang mudah dan gampang. Maka orkestrasinya harus betul-betul terkelola dengan baik," sambungnya dalam sambutan dan pembukaan rapat tersebut.

Pada tahun ini, dana PEN yang dimiliki pemerintah mencapai 700 triliun rupiah.

Dana tersebut harus direalisasikan dengan cepat dan tepat sasaran agar perekonomian nasional bisa bangkit kembali.

Sehingga efisiensi dari pembelanjaan tersebut harus diperhatikan lebih dalam lagi.

"Dana PEN hampir 700 triliun. Ini harus direalisasikan dnegan cepat dan tepat agar bisa memulihkan ekonomi nasional.

Saya menegaskan akuntabilitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Presiden Jokowi meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mempercepat pembelanjaan pemerintah yang saat ini memiliki dana sekitar 700 triliun rupiah.

Baca juga: Dicuekin PDIP, Ganjar Malah Dijagokan Relawan Jokowi di Pilpres 2024: Duet Maut Bersama Sandiaga

Realisasi pembelanjaan pemerintah juga masih tergolong rendah yakni sekitar 15 persen untuk Anggaran Pendapatan Belanja dan Nasional (ABPN) dan sebesar 7 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Karena realisasinya masihh rendah sekirat 15 persen APBN, dan 7 persn untuk APBD," paparnya.

Untuk serapan belanja PEN tahun ini juga baru bertumbuh sebesar 24,6 persen.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskan anggaran pengadaan barang dan jasa di kuartal I 2021 baru mencapai 10,98 persen.

Kemudian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah (Pemda) masih kurang dari 5 persen.

"Serapan belanja PEN kita tahun ini baru 24,6 persen. Kuartal pertama pengadaan barang dan jasa juga masih rendah. Yakni 10,98 persen dan di Pemda masih kurang drai 5 persen," tutur Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi King Maker Pilpres 2024 Menurut Survei ARSC, Bisa Pengaruhi Keputusan Publik

Ia mengimbau kepada BPKPdan APIP untuk menelusuri penyebab lambatnya pembelanjaan tersebut dan diharapkan mampu memberi solusi yang terbaik.

"BPKP dan APIP harus melihat betul penyebab lambatnya realisasi belanja ini, dan memberi solusi serta menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," pungkasnya.

Jokowi Mengutuk Keras Oknum Penyeleweng Anggaran Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerasi adanya penyelewengan anggaran negara.

Hal itu disampaikan pada saat sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

"Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan mentoleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran," ujar Presiden Jokowi yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terlebih dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 sata ini, segala sesuatu harus dijalankan dengan hemat biaya.

"Apalagi di saat seperti ini yang harus betul-betul menghemat dalam menghadapi pandemi Covid-19," sambungnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan peran utama pengawasan ialah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program dan pembelanjaan anggaran yang sesuai dengan prosedur.

Baca juga: Presiden Jokowi Meminta Negara G20 Mendukung Kesetaraan Akses Vaksin bagi Seluruh Negara

Hal itu merupakan salah satu tugas penting dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Saya tegaskan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program dan tujuan belanja anggaran secara akuntable, efektif dan efisian yang harus mengikuti prosedur," tandas mantan Wali Kota Solo tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan hal yang jauh lebih penting dari tujuan-tujuan tersebut ialah tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Lantaran hasil ini lah yang akan dinantikan oleh masyarakat.

"Namun yang jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan, karena hasilnya ditunggu oleh rakyat," paparnya.

BPKP dan APIP harus menjamin dan mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah.

Baca juga: Palestina Digempur Israel, Pemimpin Hamas Kirim Surat ke Jokowi: Kami Minta anda Bertindak Segera

Sehingga tidak adanya penyelewengan dana serupiahpun yang salah sasaran dan disalahgunakan.

"Manfaat dari setiap rupiah yg dibelanjakan pemerintah dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiahpun yang salah sasaran dan salah digunakan, apalagi dikorupsi," tandas Presiden Jokowi.

Kemudian, ia juga menyinggung terkait pertumbuhan eknomi nasional di tahun 2021 yang harus mencapai 7 persen.

"Kuartal ekonomi kita tahun ini tumbuh di angka minus 0,74 persen dan kita targetkan di kuartal kedua bisa mencapai 7 persen," pungkasnya.

(TribunPalu.com/Hakim)