Sulteng Hari Ini

Jurus Jitu Bupati Sigi Mohamad Irwan Tuntaskan Konflik Agraria

Bupati Sigi Mohamad Irwan, menjadi pembicara dalam seminar daerah tentang reforma agraria Sulawesi Tengah di Hotel Santika Luwuk, Kabupaten Banggai.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/ASNAWI ZIKRI
Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapata saat menjadi pembicara dalam kegiatan seminar daerah di Hotel Santika Luwuk, Rabu (16/6/2021) sore. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Bupati Sigi Mohamad Irwan, menjadi pembicara dalam seminar daerah tentang reforma agraria Sulawesi Tengah di Hotel Santika Luwuk, Kabupaten Banggai, Rabu (16/6/2021) sore.

Bupati Sigi memaparkan pengalamannya dalam menyelesaikan masalah konflik agraria di daerahnya.

Dia menjelaskan, sebelum dirinya menjabat sebagai pimpinan daerah, tercatat ada 75 persen

kawasan hutan di Kabupaten Sigi.

Kawasan hutan itu terdiri dari hutan lindung dan hutan konservasi.

"Kawasan hutan ini tidak boleh diganggu dan dikelola. Klaim Negara sangat kuat dan sangat besar," kata dia.

Baca juga: Jadi Pembicara di Luwuk Banggai, Bupati Sigi Berbagi Tips Tuntaskan Konflik Agraria

Baca juga: Minibus Tarbakar di SPBU Tondo Palu, Lalulintas Sempat Macet

Sementara itu ada 25 persen di Kabupaten Sigi adalah kawasan budidaya, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan kehidupan masyarakat lainnya.

Problem saat itu adalah, sejumlah petani Sigi mengelola kawasan hutan lindung dan konservasi tersebut untuk ditanami coklat, dengan luas sekitar 10 hektare.

Akibatnya, petani dikejar-kejar oleh aparat, bahkan ada yang diproses tanpa jalur pengadilan.

"Masyarakat tuntut ganti rugi tidak bisa. Di satu sisi sudah dikelola warga, tapi di sisi lain masuk dalam kawasan yang dilarang," papar Irwan.

Dengan peristiwa tersebut, dia langsung bergerak sesaat setelah menjabat Bupati Sigi untuk mencari solusi.

"Dalam menyelesaikan masalah agraria, Negara harus hadir," tandasnya.

Irwan akhirnya mengambil kebijakan dengan cara mendata kembali lahan masyarakat yang diklaim Negara, bahkan kebijakan itu dituangkan dalam mekanisme RPJMD.

"Saya bersama tim memasukan (kebijakan) itu dalam rencana pembangunam daerah, lalu dituangkan lagi dalam rencana strategi daerah dan rencana kerja pemerintah daerah," paparnya.

Baca juga: Cara Cek BLT UMKM Rp1,2 Juta di eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id, Ini Panduan Pencairan

Baca juga: Rusdy-Mamun Dilantik Menjadi Gubernur dan Wagub Sulteng, Ini Harapan PKS DPRD Palu

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved