Indonesia Enggan Lakukan Lockdown, Biaya Lockdown Disebut Mahal oleh Pemerintah, Ini Perkiraannya

Indonesia memilih untuk tidak melakukan Lockdown untuk mencegah penularan virus Covid-19, sebab biayanya sangat mahal, berapakah?

Editor: Imam Saputro
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Tingkat Kota Bandung menyuruh pengendara bermotor yang berboncengan untuk berbalik arah di Cek Poin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bandung di Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/5/2020). Penerapan PSBB Bandung Raya hari ke-11 di cek poin perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini masih banyak yang melanggar, sehingga memaksa petugas menyuruh pengendara untuk balik arah. 

TRIBUNPALU.COM - Indonesia memilih untuk tidak melakukan Lockdown untuk mencegah penularan virus Covid-19, sebab biayanya sangat mahal, berapakah? 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak menerapkan pembatasan aktivitas berskala besar atau lockdown dalam mengatasi meningkatnya kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Menurut Jokowi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro) masih merupakan keputusan yang paling tepat dalam menangani Covid-19.

Hal ini karena PPKM Mikro tidak mematikan ekonomi rakyat.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," kata Jokowi dalam video pernyataannya yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Rabu (23/6/2021).

Dikatakan Jokowi, PPKM Mikro belum efektif menekan kasus Covid-19 karena pelaksanaannya masih belum menyeluruh di beberapa daerah.

Jokowi pun meminta kepada setiap kepala daerah untuk memperkuat PPKM Mikro dan posko Covid-19 pada masing-masing wilayah.

"Saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmennya untuk mempertajam penerapan PPKM Mikro," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan lockdown tidak dipilih oleh pemerintah karena biayanya yang mahal.

"Kita hargai pandangan orang (yang mengusulkan) lockdown, tapi virusnya masih di situ."

"Kita lockdown sekarang, nanti penularan berikutnya, seterusnya. Cost-nya sangat mahal sekali," kata Iskandar dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Rabu, sebagaimana diberitakan Kompas.com

Menurut Iskandar, pemerintah tidak bisa memutuskan satu tindakan ekstrem antara lockdown atau pemulihan ekonomi.

"Kita tidak mungkin memulihkan ekonomi kalau Covid-19 tidak terkendali. Maka itu kalau lihat yang pertama, tentunya aspek kesehatan. Tapi kita tidak juga mau masyarakat kelaparan. Oleh karena itu pemulihan ekonomi sangat penting," beber dia.

Selain itu, lanjut Iskandar, apabila lockdown diterapkan, stimulus ekonomi yang sudah dikucurkan saat ini akan sia-sia. 

Berapa Biaya Lockdown

Disebut mahal oleh Pemerintah, lantas berapa biaya yang dibutuhkan untuk lockdown?

Belum ada hitung-hitungan yang pasti.

Namun, saat awal Pandemi Covid-19, Jokowi pernah mengungkap jumlah anggaran yang diperlukan apabila lockdown diterapkan.

Hal itu diungkap Jokowi saat diwawancarai oleh Najwa Shihab pada Rabu, 22 April 2020.

Menurut Jokowi, berdasarkan hasil perhitungannya, dibutuhkan anggaran sekitar setengah triliun rupiah untuk wilayah DKI Jakarta saja. 

"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari," lanjut Jokowi.

Petugas Bhabinkamtimas Polsek Gambir bersama Babinsa dan Satpol PP melakukan patroli pengetatan PPKM skala.mikro di Kawasan Kuliner Pencenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021) malam. Pemerintah akhirnya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 untuk meredam laju penularan Covid-19. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Petugas Bhabinkamtimas Polsek Gambir bersama Babinsa dan Satpol PP melakukan patroli pengetatan PPKM skala.mikro di Kawasan Kuliner Pencenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021) malam. Pemerintah akhirnya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 untuk meredam laju penularan Covid-19.  (WARTA KOTA/Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Berdasarkan perhitungan Jokowi tersebut, apabila dihitung secara kasar dengan cara dikalikan 34 provinsi makan biaya total yang diperlukan untuk lockdown sekitar Rp 18,7 triliun per hari. 

Tentu saja ini angka kasar saja karena kebutuhan tiap provinsi bisa berbeda-beda. 

(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Fika Nurul Ulya)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Biaya Lockdown Disebut Mahal oleh Pemerintah, Ini Perkiraannya, Pernah Diungkap Jokowi

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved