Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Jalankan Visi Misi, Pemprov Sulteng Percepat Pembentukan Kota Poso dan Parigi

Program peningkatan pembangunan kabupaten dengan dukungan Rp 100 miliar juga segera dijalankan pemerintah.

Penulis: Moh Salam | Editor: mahyuddin
TRIBUNPALU.COM/SALAM
Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Reformasi Birokrasi. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com,  Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Reformasi Birokrasi.

Rakor itu digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sulteng, Selasa (29/6/2021).

Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir menyebutkan, pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah merupakan visi misi pemerintah Rusdi Mastura- Mamun Amir melalui tagline "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju".

Ada sejumlah poin menjadi garis besar dalam rapat tersebut.

"Kebijakan kami bersama gubernur bahwa pembangunan Infrastruktur yang mendukung produktifitas ekonomi masyarakat," ucap Mamun Amir.

Mantan Bupati Banggai dua periode itu menyampaikan, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat ke depan akan dievaluasi.

Baca juga: Instagram Reels Vs Tiktok, Ini Kelemahan dan Kelebihan dari Fitur Terbaru Instagram

Baca juga: Polres Banggai Jaring 3 Pasangan Bukan Suami Istri di Kamar Penginapan

Sehingga penyaluran BLT diberikan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat atas keahlian dimiliki masing-masing masyarakat.

Program peningkatan pembangunan kabupaten dengan dukungan Rp 100 miliar juga segera dijalankan pemerintah.

Hal itu agar masing-masing kabupaten/kota dapat menjalankan program prioritas sesuai dengan Musrenbang kabupaten/kota.

Anggota DPD RI/MPR RI 2014-2019 itu menambahkan, pihaknya juga mempercepat pembentukan daerah otonom baru.

Pembentukan kota di beberapa daerah yang memiliki potensi seperti pembentukan Kota Luwuk, Kota Poso dan Kota Parigi.

"Kalaupun saat ini ada moratorium untuk pemekaran tetapi perlu kita lakukan Feasibility Study," tutur Mamun.

Terakhir Pemprov Sulteng akan mempercepat penyelesaian masalah separatis di Poso dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Poso.

"Kami mengharapkan kita menyelesaikan masalah harus berbasis kepentingan masyarakat," ucap Mamun Amir.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved