Virus Corona di Indonesia
Jokowi Tak Lakukan Lockdown Meski Indonesia Diambang Tragedi Kemanusiaan, UGM: Mabuk Politik
Nyawa manusia semestinya jadi pertimbangan utama di antara angka statistik pertumbuhan ekonomi dan kepentingan politik. sektor kesehatan perlu lebih
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rimawan Pradiptyo, menyayangkan masih munculnya perdebatan soal sektor mana yang harus diprioritaskan, Kesehatan atau ekonomi.
Padahal, pandemi ini telah berlangsung selama 16 bulan.
Ia mengingatkan, jangan sampai penanganan pandemi melibatkan kepentingan Politik dan melupakan aspek kemanusiaan.
“Ini situasinya memang genting. Sejak awal kami sudah menyuarakan jangan ada Politik, karena kalau mabuk Politik pandeminya malah enggak selesai,” ujar Rimawan saat dihubungi, Kompas.com, Minggu (27/6/2021).
Penambahan kasus COVID-19 tercatat paling tinggi di dunia, yakni 21.342 orang, akhir pekan lalu.
Angka kematian mencapai 409 orang dalam sehari, terbanyak kedua setelah Rusia 599 orang.
Jumlah penambahan kasus ini tertinggi selama pandemi di Indonesia.
Pemerintah didesak bersikap lebih tegas mengatasi lonjakan kasus.
Indonesia diambang tragedi kemanusiaan.
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dinilai tidak akan efektif.
Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menerima masukan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.
Namun, ia menekankan, PPKM Skala Mikro paling tepat karena tidak mematikan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan tersebut memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, Politik, dan pengalaman dari negara lain.
Pendapat berbeda datang dari kalangan ahli Kesehatan, budayawan, aktivis hingga ekonom.
Mereka meminta pemerintah segera menarik rem darurat. Artinya, sektor Kesehatan perlu lebih diprioritaskan.
