Menko Polhukam Sebut Vaksin Berbayar Ide Swasta, Ferdinand: Makanya Jangan Malah Nonton Sinetron

Cuitan Menko Polhukam Mahfud MD di media sosial Twitter kembali menuai sorotan tajam.

Kompas.com/Kristian Erdianto
Mahfud MD 

TRIBUNPALU.COM - Cuitan Menko Polhukam Mahfud MD di media sosial Twitter kembali menuai sorotan tajam.

Seteleh cuitan tentang nonton sinetron Ikatan Cinta, kini Mahfud MD menjadi perbicangan netizen di Twitter usai menyebut vaksin berbayar merupakan ide swasta.

Sejak awal, kata Mahfud MD, kebijakan Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi menetapkan bahwa vaksin itu gratis untuk semua rakyat.

"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini melalui akun twitternya, Sabtu (17/7/2021) pagi ini.

Dalam perjalanan waktu, ujar Mahfud MD, muncul kedakan Covid-19 varian delta, sehingga jumlah orang terpapar Virus Corona terus bertambah.

Baca juga: Apa Itu Fenomena Aphelion? Disebut Bawa Suhu Dingin di Indonesia, Berikut Penjelasan BMKG

Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat.

Tenaga medis tak cukup. TNI, Polri, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani juga, saking banyaknya.

"Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," ujarnya.

Menurut Mahfud MD, idenya swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja.

Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah.

"Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," ujar Mahfud MD.

Simak cuitan Mahfud MD berikut ini:

@mohmahfudmd: Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu.

Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp taenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrean rakyat

@mohmahfudmd: Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya.

Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri.

@mohmahfudmd: Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja.

Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar.

@mohmahfudmd: Utk mencapai 70 jt tervaksin September ini, Pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mhs kedokteran sbg vaksinator. Tp itu tak mudah.

Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yg akan divaksin hrs dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar agar bisa menerima vaksin.

Mahfud Diminta Jangan Banyak Nonton Sinetron

Cuitan Mahfud MD itu langsung dikomentari politisi Ferdinan Hutahaean.

Dia meminta Mahfud MD jangan banyak menonton sinetron.

Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud MD mencuit bahwa PPKM memberi kesempatan kepada dirinya nonton sinetron Ikatan Cinta yang ditayangkan televisi RCTI.

Sinetron Ikatan Cinta adalah salah satu sinetron yang memiliki rating tertinggi.

"PPKM memberi kesempatan kpd sy nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asyik jg sih, meski agak muter-muter. Tapi pemahaman hukum penulis cerita kurang pas," kata Mahfud MD.

Saat ini, Ferdinand pun mengaitkan komentar Mahfud soal vaksin gratis dengan aksinya menonton sinetron.

"Makanya jgn malah nonton sinetron pak. Coba bikin skema dan kebijakan nyata bgmn Kemenkopolhukam mampu menyiapkan Relawan tenaga vaksinator, melatih mereka handal dlm waktu singkat," kata Ferdinand.

Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk membatalkan vaksinasi berbayar bagi individu.

Sebelumnya vaksinasi berbayar ini rencananya akan disalurkan melalui Kimia Farma.

Dilansir dari TribunJakarta.com, wacana vaksinasi berbayar menuai pro dan kontra di masyarakat, ada yang setuju dan tidak sedikit yang menentang.

Pembatalan vaksinasi berbayar ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jumat (16/7/2021).

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Pramono, dikutip dari laman resmi setkab.go.id.

Selanjutnya program vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” tambahnya.(*)

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved