Presiden Prabowo: DPR Setujui Pencabutan Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri
Kebijakan tersebut memicu gelombang unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025, dengan aksi bertajuk “Bubarkan DPR RI” di Jakarta dan kota-kota lain.
TRIBUNPALU.COM - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan internal, termasuk tunjangan besar bagi anggota dewan dan kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
"Para pimpinan DPR RI menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.
Selain itu, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang membuat pernyataan kontroversial dan memicu kegaduhan publik.
Baca juga: Penjarah Keliru, Rumah Diserbu Massa di Bintaro Ternyata Bukan Milik Nafa Urbach
"Saya menerima laporan bahwa mulai 1 September 2025, para ketum partai akan menindak anggota DPR mereka yang menyampaikan pernyataan keliru," tambahnya.
Langkah ini disebut sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang marah atas sejumlah kebijakan DPR, khususnya terkait tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan dan kunjungan ke luar negeri yang dinilai tidak relevan.
Kebijakan tersebut memicu gelombang unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025, dengan aksi bertajuk “Bubarkan DPR RI” di Jakarta dan kota-kota lain.
Demonstrasi memuncak pada 28 Agustus, saat Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aparat membubarkan aksi di Pejompongan, Jakarta Pusat.
Baca juga: Penjarahan di Rumah Uya Kuya: Polisi Amankan 9 Pelaku dan Barang Bukti
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, serta sejumlah ketua umum partai seperti Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (Nasdem), Zulkifli Hasan (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.(*)
Kepala Kemenag Ajak Tokoh Agama di Kota Palu Perkuat Persaudaraan dan Jaga Kondusifitas |
![]() |
---|
Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan dari DPR RI |
![]() |
---|
Penjarah Keliru, Rumah Diserbu Massa di Bintaro Ternyata Bukan Milik Nafa Urbach |
![]() |
---|
MKD Soroti Kinerja, Minta Eko Patrio dan Uya Kuya Dicopot Sementara |
![]() |
---|
Polres Morowali dan Komunitas Ojol Gelar Salat Gaib untuk Affan Kurniawan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.