Sebut MIT Poso Ancam NKRI, Pengamat: TNI Harus Ambil Alih

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pakar Hukum Universitas Tadulako (Untad) Harun Nyak Itam Abu menyarankan agar TNI mengambil alih penanganan tindak pidana terorisme oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). 

Hal itu menyusul keberhasilan pasukan TNI menembak mati dua anggota MIT pimpinan Ali Kalora belum lama ini. 

Kasus ini semula menjadi wewenang penuh Polri dan TNI bertindak sebagai kekuatan pendukung. 

Namun Harun menilai, kepolisian tidak sepenuhnya berkomitmen untuk mengakhiri kasus teror MIT di wilayah Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong. 

Baca juga: Pengembangan IPTEK Gencar Dilakukan Demi Geber Pertumbuhan Ekonomi dan Inovasi

Baca juga: STIFA Pelita Mas Palu Sosialisasi Pengobatan Rasional Diare di Desa Beka Sigi

Baca juga: Rusdi Mastura Harap Jokowi Keluarkan Instruksi Presiden Dukung Percepatan Rehab Rekon di Sulteng

"Penanganan tindak pidana terorisme di Poso dan sekitarnya selama ini tidak pernah selesai, itu faktanya. Agar masalah ini bisa tuntas sebaiknya diserahkan pada TNI," kata Harun, Sabtu (17/7/2021). 

Sebagai mantan pengacara yang pernah mendampingi para tersangka teroris di Poso, Harun mengaku sangat mengenal watak dari anggota kelompok MIT. 

Ia pun membeberkan alasan mendasar mengapa TNI perlu mengambil alih kasus teror tersebut. 

Harun menuturkan, perbuatan Ali Kalora Cs telah masuk dalam gerakan separatisme sehingga dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara. 

Dalam konteks ini, TNI sebagai alat pertahanan negara menjadi benteng keamanan dari setiap bentuk ancaman militer dan kelompok bersenjata dari luar maupun dalam terhadap keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 

"Kelompok MIT ingin mendirikan negara dan memisahkan diri dari NKRI. Sehingga TNI sudah harus masuk untuk menyelesaikannya," ucap Harun. (*)