Breaking News:

Sanksi Denda dan Pidana PPKM Dinilai Tak Adil Bagi Rakyat, Tina Toon Usul Pelanggar Dijadikan PPSU

Menurutnya sanksi tersebut lebih baik ketimbang menjatuhi pidana penjara dan denda bagi masyarakat yang melanggar

Editor: Bobby Wiratama
Instagram/tinatoon101
Tina Toon 

TRIBUNPALU.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, Agustina Hermanto alias Tina Toon mengusulkan pelanggaran bermasker tetap dikenai sanksi kerja sosial namun dengan durasi lebih lama.

Sebagai contoh, mereka yang melanggar protokol kesehatan secara berulang dapat dikenai sanksi menjadi Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sementara tanpa dibayar.

Hal ini ia sampaikan menanggapi pencantuman sanksi denda pidana pada revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

"Mungkin ke depannya, sanksi denda atau kerja sosial. Sekarang kerja sosial hanya beberapa jam. Mungkin bisa ditambahkan kerja sosial yang lebih lama. Misalnya, jadi petugas PPSU sementara, seperti itu, tanpa dibayar karena kesalahan berulang, misal tidak memakai masker dan lain - lain," kata Tina kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Menurutnya sanksi tersebut lebih baik ketimbang menjatuhi pidana penjara dan denda Rp500 ribu bagi masyarakat yang melanggar penggunaan masker secara berulang.

Ia menilai sanksi denda tak elok diberlakukan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang melemah. Dia pun meminta Pemprov DKI mengkaji ulang usulan revisi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini.

Baca juga: Sulteng Peringkat Ketiga Kesembuhan Covid-19 Tertinggi di Sulawesi

Baca juga: Lurah Lolu Selatan Tegur Pembuang Sampah di TPS Jl Miangas Palu

"Pendekatan pidana, denda, saya menolak karena di saat kondisi kita seperti ini sangat tidak elok dan juga tidak humanis untuk kita menghukum. Saudara kita yang memang melanggar juga terkadang karena masalah perut, karena tidak bisa bekerja seperti biasa, tidak mendapat pendapatan," ujarnya.

"Mohon dikaji kembali," sambung dia.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Dalam draf revisi Perda tersebut, Anies menambah Pasal 32A dan 32B untuk mengatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved