Launching Tribun Sulbar
Sebut PPKM Sengsarakan Pengusaha, HIPMI Sulbar Minta APBD Prioritaskan Para Pelaku Usaha
Ketua Himpunan Penguaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulbar M Jufri Mahmud menyatakan bahwa PPKM menyengsaraka pengusaha di Sulawesi Barat.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Hari Ini Launching TribunSulbar.com, Kamis 29 Juli 2021 Pukul 16.00 Wita.
Ketua Himpunan Penguaha Muda Indonesia ( Hipmi ) Sulbar M Jufri Mahmud menyatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyengsarakan Pengusaha di Sulawesi Barat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Hipmi Sulbar sekaligus Ketua DPRD Polewali Mandar ini di Acara Talkshow Launching TribunSulbar.com.
"Diawal-awal mulai dari Sosial Distancing, WFH, PSBB hingga PPKM Darurat, PPKM Level 3 dan level 4 ini, cukup menyengsarakan pelaku usaha di Sulawesi Tengah,"ucapnya di acara Launching TribunSulbar.com, Kamis (29/07/2021).
Tak hanya itu, Gempa yang terjadi di Sulawesi Barat pada awal tahun 2021 kembai memberikan dampak kepada pelaku usaha.
"Gempa ini memberikan dampak yang cukup besar bagi pelaku usaha khususnya UMKM yang memiliki kemampuan bertahannya masih rentan,
banyak bangunan usaha khususnya di Mamuju yang mengalami gagal konstruksi, sehingga pelaku usaha terkendala unruk melanjutkan usahanya"lanjut Jufri.
Diketahui saat ini Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat sedang berada pada masa rehabilitasi pasca-gempa bumi 6,2 Magnitudo, enam bulan lalu.
Teptanya terjadi pada hari Jumat (15/1/2021) sekitar pukul 02.30 Wita.
gempa ini lebih kuat magnitudonya jika dibandingkan pada gempa sebelumnya pada Kamis (14/1/2021) pukul 14.30 Wita yaitu 5,9 Magnitudo.
Takhanya itu, Gempa ini juga memberi dampak besar pada pelayanan pemerintah di Sulawesi Barat.
"Banyak bangunan pemerintah yang masih belum normal dimana ada beberapa yang berkantor di tenda, sehingga pelayan pemerintah pun tidak optimal," kata Jufri.
Tak hanya itu, pada awal bencana Sektor Perdagangan tergagunggu karena jalur dagang seperti jembatan sulit diakses.
Hal ini menyebabkan distribusi pelaku usaha tidak bisa terlaksana dengan baik.
Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19, Ketua DPRD Polewali Mandar ini menjelaskan bahwa administrasi pemerintah merupakan sektor yang paling terdampak.
