Tanggapan Pengamat Soal Isu Renggangnya Hubungan Jokowi dan PDIP, Presiden Merasa Dikhianati?

TRIBUNPALU.COM - Belakangan ini hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan diisukan mulai berjarak alias renggang.

Kabar burung ini menguat kala beberapa elit PDIP mulai mengkritik Jokowi dan kebijakannya.

Padahal sebelumnya mereka selalu terlihat pasang badan untuk Jokowi.

Isu itu semakin menguat sebab Jokowi terlihat lebih kerap menyerahkan posisi strategis kepada elite parpol lain yakni Golkar dalam penanganan pandemi. 

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa disalahkan ketika hubungannya menjadi renggang dengan PDI Perjuangan (PDIP). 

Menurut Hendri Satrio, kepercayaan Jokowi kepada elit Golkar tak lepas dari 'pengkhianatan' yang dilakukan eks Menteri Sosial Juliari Batubara ketika menyalahgunakan wewenang dalam perkara bantuan sosial (bansos).

"Persepsi masyarakat kan saat ini Jokowi dengan Megawati atau dengan PDIP sedang renggang, karena terkait pak Jokowi lebih suka bekerja dengan kader Golkar yaitu Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan di masa pandemi ini untuk penanggulangan COVID-19," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnetwork, Kamis (19/8/2021). 

"Walaupun saya tidak bisa menyalahkan pak Jokowi 100 persen, karena kader PDIP Juliari Batubara saat diminta ngurus bansos yang sangat strategis di pandemi itu malah berkhianat dan melakukan korupsi," imbuhnya. 

Founder lembaga survei KedaiKOPI itu turut mengungkap Megawati dirasa memang perlu memperbaiki hubungan serta mendekatkan diri kembali dengan Jokowi. 

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai masih memiliki peran besar dalam perhelatan politik di 2024 mendatang. Salah satunya untuk membantu mempopulerkan calon presiden. 

"Saya rasa perlu ibu Megawati untuk memperbaiki (hubungannya dengan Jokowi). Saya rasa alasannya ada dua hal. Pertama, penanggulangan COVID-19, yang kedua adalah 2024 pastinya. Karena sebagai penguasa pak Jokowi masih memiliki kekuatan untuk mengarahkan atau minimal mempopulerkan calon," tandasnya. 

JOKOWI TANGANI COVID-19

Sejak akhir Juni 2021 Presiden Jokowi mengumumkan dimulainya vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 12-17 tahun, bersamaan dengan target satu juta vaksin per hari mulai 1 Juli 2021 dan 2 juta vaksin per hari mulai Agustus 2021.

Hal itu disampaikan Jokowi setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac untuk anak usia 12-17 tahun.

"Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun, sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin 28 Juni 2021.