Ketua STAI Poso Minta Pemerintah Gencarkan Deradikalisasi Pascatewasnya Ali Kalora

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Poso Nasruddin L Midu meminta pemerintah menggencarkan gerakan deradikalisasi pascatewasnya pimpinan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora. 

Sebagai mantan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandep) Kabupaten Poso, Nasruddin tak memungkiri radikalisme sejak lama menyebar di Bumi Sintuwu Maroso. 

Ia pun menceritakan pengalaman saat bertemu dengan puluhan mantan kombatan Poso di Aula Komando Distrik Militer (Kodim) 1307/Poso.

Awalnya, kehadiran Nasruddin untuk memberikan pembinaan bersama Piet Inkiriwang, Bupati Poso kala itu. 

Baca juga: Daeng Koro Dipecat dari TNI AD Malah Jadi Teroris, Inilah Daftar Aksi Brutalnya: Otak MIT Poso

Ketika memasuki waktu Zuhur dan azan berkumandang, para eks kombatan serentak meminta izin untuk menunaikan salat. 

Saat eks kombatan melihat Nasruddin tak menuju masjid, mereka sontak mengatakan dirinya sebagai seorang kafir. 

"Peserta (eks kombatan) sekitar 30 orang. Mereka mengatakan saya telah kafir karena tidak mengikuti mereka ke masjid. Namun saya menjelaskan kepada mereka tentang pengertian azan dalam konsep tafsir," ujar Nasruddin, Rabu (22/9/2021). 

"Makna azan ada dua, yakni panggilan bagi yang tidak memiliki uzur dan sebagai pengingat telah masuk waktu salat. Waktu salat pun ada tiga, yakni awal, pertengahan dan akhir. Namun mereka tetap berpegang pada pendiriannya. Kejadian itu sekitar tahun 2009 atau 2010 lalu," tuturnya menambahkan. 

Nasruddin menuturkan, kejadian itu menjadi latar belakang pendirian STAI Poso. 

Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi Islam di Poso menjadi penting dalam membendung penyebaran paham radikal. 

Melalui perguruan tinggi Islam, ia berharap STAI Poso menjadi wadah pembinaan khususnya dalam pengenalan moderasi beragama. 

"Saat ini saya masih Ketua STAI Poso sejak diresmikan pada 2010. Beberapa orang yang dulunya terpapar paham radikal kini telah kembali. Contohnya ada seorang lulusan kami sekarang menjadi anggota DPRD Sulteng, ia termasuk mantan kombatan Poso," ungkap Nasruddin. 

Baca juga: 18 Kepala Dinas Dilantik Bupati Poso, 3 Digeser Jadi Staf Ahli

Kepala Kantor Kemenag Palu itu menilai, paham radikalisme lebih berbahaya dibanding tindakan terorisme. 

Sehingga ia meminta pemerintah gencarkan program deradikalisasi dengan melibatkan tokoh agama dan ormas Islam.