Berita Populer Nasional: Polemik Yusril dan Mahfud MD hingga Permintaan Aneh KKB Papua

TRIBUNPALU.COM - Berikut tiga Berita Populer Nasional di TribunPalu.com kemarin, Selasa (5/10/2021).

Polemik Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD terkait gugatan ke MA menjadi salah satu Berita Populer Nasional di TribunPalu.com kemarin.

Selain itu ada juga Berita Populer Nasional lainnya mengenai permintaan aneh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

1. Polemik Yusril dan Mahfud MD

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai langkah advokat Yusril Ihza Mahendra mendampingi Demokrat kubu KLB Deli Serdang Moeldoko untuk melakukan uji materi/ judicial review soal AD/ART Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA) akan sia-sia.

Mendengar pernyataan tersebut Yusril Ihza Mahendra akhirnya buka suara.

Menurut Yusril, Mahfud berpandangan bahwa upaya yang dilakukannya adalah untuk mendongkel kekuasaan Agus Harimurti Yudhono (AHY) sebagai Ketua Umum PD.

Padahal, kata Yusril, ia tidak ada urusan dengan hal tersebut.

Hal tersebut disampaikannya dalam tayangan bertajuk Yusril di Pusaran Demokrat yang ditayangkan dalam program Newsmaker medcom.id di kanal Youtube medcom id dikutip pada Minggu (3/10/2021).

"Pak Mahfud itu pikirannya, oh ini mau mendongkel AHY. Tidak ada gunanya itu Yusril menguji ini. Tidak bisa mendongkel AHY. AHY tetap sah. Saya tidak ada urusannya dengan dongkel tidak dongkel AHY. AHY jadi Ketua Demokrat saya tidak untung. Dia tidak jadi Ketua pun saya tidak rugi," kata Yusril.

Yusril menegaskan bahwa ia telah berpikir jauh ke depan dalam upaya tersebut.

Menurutnya apabila upaya terobosan hukum tersebut dikabulkan maka akan banyak orang yang menguji AD/ART Partai ke MA.

Ia menjabarkan bahwa partai politik memainkan peranan yang sangat besar dalam membangun demokrasi dan penyelenggaraan negara.

Yusril mencontohkan di antaranya hanya partai politik yang bisa ikut pemilu dan bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Bahkan, kata dia, sebelum calon independen diperbolehkan hanya partai politik yang bisa mencalonkan gubernur, bupati, dan walikota.

Selain itu, ketika partai sudah terbentuk, partai tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh presiden.

Partai politik, kata dia, hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya ia mencontohkan tugas fraksi partai di DPR RI di antara lain untuk menyeleksi calon Panglima TNI, calon duta besar, calon Kapolri, calon Komisioner KPK, dan lain sebagainya.

"Sementara kalau partainya itu sendiri centang perenang amburadul tidak demokratis, bagaimana dia mau membangun demokrasi," kata Yusril.

2. Nama MenPAN-RB Juga Dicatut dalam Kasus CPNS Bodong

Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kini ada pejabat lain yang juga namanya dicatut anak Nia Daniaty.

Pejabat tersebut adalah MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.

Nama Tjahjo Kumolo dicatut anak Nia Daniaty untuk mengelabui korban CPNS bodong.

Tercatat 225 orang menjadi korban penipuan tersebut, dengan nilai kerugian mencapai Rp 9,7 miliar.

Tjahjo Kumolo pun buka suara terkait namanya yang dicatut dalam kasus tersebut.

Ia memberi peringatan keras agar masyarakat Indonesia tak tertipu modus penipuan CPNS bodong.

Tjahjo menegaskan bahwa ia tak mengenali Olivia terlebih dalam kasus yang saat ini masih disidik di Polda Metro Jaya.

"Saya tidak mengenali orang itu Apalagi mengaku-aku keluarga saya, tidak benar dan saya tidak kenal," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Sabtu (2/10/2021).

Tjahjo memahami praktik percaloan dengan mengaku mengenali orang dalam marak terjadi saat rekrutmen CPNS.

Untuk itu,, ia menyerahkan proses hukum terkait pencatutan namanya itu ke aparat kepolisian.

"Saya serahkan kepada kepolisian untuk memprosesnya. Praktik seperti ini banyaj terjadi saat rekrutmen CPNS yang resmi berlangsung," imbuhnya.

Tjahjo mewanti-wanti, agar tak mudah percaya dengan modus penerimaan CPNS termasuk dalih seleksi 'jalur prestasi' CPNS yang ditawarkan oleh Olivia Nathania

Tjahjo mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai praktik percaloan karena sudah banyak korban dari modus penipuan ini.

"Pemerintah sudah mengingatkan berulang kali, nyatanya praktik ini masih banyak terjadi dan parahnya masih ada korban. Kementerian PAN-RA dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) selalu menyampaikan terbuka setiap tahun, selalu ada saja calo-calo CPNS dan sudah terus diingatkan jangan percaya calo," tegas Tjahjo.

Tjahjo mencontohkan pengungkapan kasus serupa di tahun lalu yang berhasil diringkus polisi terkait seleksi CPNS.

Tahun ini, kata Tjahjo, calo marak kembali dan semua modusnya hampir sama.

"Tahun 2020 jaringan calo juga sudah diringkus Polda Metro dan di beberapa daerah, tahun ini muncul calo-calo lagi. Modusnya sama, mengaku punya kenalan, punya koneksi ke BKN, Kementerian dan lain-lain," imbuhnya

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengimbau kepada masyarakat tidak mempercayai percaloan dalam rekrutmen CPNS.

Seleksi CPNS dilakukan transparan dan terbuka agar prosesnya bisa diikuti semua masyarakat tanpa harus mencari jalan pintas yang kerap dimanfaatkan untuk praktik penipuan.

"Seleksi ASN dan CPNS itu terbuka da. transparan, jadi jangan mudah terpercaya praktik seperti ini. Untuk korban agar orang tuanya yang secepatnya lapor ke polres/polda agar laporan tersebut diproses. Saya berharap sepenuhnya pihak kepolisian untuk membongkar jaringan calo CPNS ini," tuturnya.

3. Permintaan Aneh KKB Papua

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Lamek Taplo kembali melontarkan ancaman untuk pemerintah.

Kali ini mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menarik semua intel yang menyamar di Pegununan Bintang, Papua.

Tak hanya itu mereka juga minta Presiden Jokowi untuk tidak macam-macam.

Mereka bahkan menuding Presiden Jokowi sebagai seorang pembunuh.

Lamek Taplo dan Enos Alol Mabin serta seluruh anggota TPNPB, secara tegas meminta semua untuk segera mengosongkan Pegunungan Bintang, Papua.

Hal ini terliaht dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube 'SUARA MAMBRUK PAPUA' pada 28 September 2021.

Mereka mengakui bahwa sudah tiga kali memberikan peringatan untuk orang-orang di luar Papua untuk pergi dari tanah Papua.

Bahkan secara tegas mereka mengatakan peringatan tersebut dilontarkan sebelum terjadinya peperangan.

"Sebelum perang kami sudah sampaikan jangan bingung, khususnya orang rambut lurus, entah itu guru, entah itu dokter, suster tukang sengso, tukang bagunan dan lainnya, kami sudah peringatkan tiga kali, untuk meninggalkan daerah konflik," kata dia.

Lamek Taplo menegaskan, untuk orang rambut lurus dan Intel yang menyamar jadi guru, dan tenaga medis segera mengosongkan wilayah konflik, Pegunungan Bintang, Papua.

Permintaan ini disampaikan atasa alasan adanya tiga orang mantri melepaskan tembakan.

Atas muntahan tembakan dari tiga mantri tersebut akhrnya menimbulkan konflik besar di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Senin, 13 September 2021, lalu.

"Kami tidak mau lihat, kami bakar rumah sakit dan puskesmas, sebelum kami perang, ambil strategi begini dokter dan Mantri 3 orang kasi keluar pistol dan menembak," kata dia.

"Khususnya Joko Widodo Anda pembunuh, tidak boleh macam-macam sudah, siap Merdeka, siap bersihkan,"pungkasnya Lamek Taplo.(*)