Breaking News:

Poso Hari Ini

Polemik Dana Komite Sekolah di Poso Diadukan ke Gubernur Sulteng

Polemik dugaan korupsi dana komite sekolah di Kabupaten Poso diadukan ke Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (12/10/2021) siang.

Penulis: fandy ahmat | Editor: Haqir Muhakir
FANDY
DPRD Poso bersama masyarakat mendatangi kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi terkait penahanan dua kepala sekolah karena dugaan korupsi dana komite, Selasa (12/10/2021)  

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Polemik dugaan korupsi dana komite sekolah di Kabupaten Poso diadukan ke Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (12/10/2021) siang.

Anggota DPRD Kabupaten Poso Muhammad Yusuf ikut mengawal kasus yang menjerat dua kepala sekolah tersebut.

Mereka masing-masing Kepala SMAN 1 Poso Hasbollah dan Kepala SMA Negeri 3 Poso Suhariono. 

Bersama sejumlah masyarakat, anggota DPRD Poso Muhammad Yusuf mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa siang.

Yusuf mengatakan, kedatangannya untuk turut menyampaikan aspirasi warga terkait polemik penahanan terhadap kedua kepala sekolah tersebut. 

"Karena pengelolaan SMA di tangan provinsi, kami meminta pemerintah provinsi bersama-sama memikirkan nasib kedua kepala sekolah di Poso," kata Yusuf. 

Baca juga: Ini Penjelasan PLN soal Listrik Sering Padam di Luwuk Utara

Baca juga: Cara Unik Bupati Buol Capai Vaksinasi Covid-19 60 Persen, Beri Barang yang Didambakan Warga

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu turut menyayangkan adanya penahanan kepala sekolah karena penggalangan dan penggunaan dana komite. 

Sementara menurutnya, iuran komite bersifat sukarela dan berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dengan orangtua atau wali siswa. 

"Di Sulawesi Tengah, faktanya kasus ini baru pertama kali terjadi. Sehingga kami melihat mestinya ada upaya pembinaan lebih dulu jika ditemukan pelanggaran, bukan langsung proses hukum. Apalagi dana komite ini sifatnya sukarela," tutur Yusuf. 

Dari hasil audiensi, kata dia, pemerintah sebelumnya telah mencoba menghadirkan saksi ahli untuk setidaknya bisa meringankan vonis terhadap kedua kepala sekolah. 

"Kami tadi diterima oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kabiro Hukum dan Kabiro Pemerintahan. Hasil audiensi tadi akan diteruskan kepada gubernur untuk kemudian dicari langkah tindaklanjut permasalahan ini," ucap Yusuf.(*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved