Pemkab Banggai Raih WTP 9 Kali Berturut-turut

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulawesi Tengah kembali mendapatkan piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI atas laporan keuangan tahun 2020.

Ini bukti nyata Pemkab Banggai terus berkomitmen untuk menjalankan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Salah satunya dengan mewujudkan akuntabilitas yang tercermin dari berbagai upaya mempertahankan opini tertinggi dan meningkatkan nilai pemeriksaan laporan keuangan.

Penghargaan itu diterima Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili dan disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura maupun Wakil Gubernur Ma’mun Amir.

Piagam WTP tahun 2020 juga diterima oleh Kabupaten Sigi, Donggala, Tolitoli, Morowali, Morowali Utara, Poso, Banggai Laut, dan Parigi Moutong yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulteng, Irfa Amri. 

Baca juga: Kabupaten Parimo Sulteng Raih Predikat WTP 3 Kali Berturut-turut

Baca juga: Kota Palu Raih WTP 5 Kali Berturut-turut, Imran Lataha: Ini Bukti Transparansi Pengelolaan Keuangan

Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil DJPB Sulteng atas nama Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Pemprov dan kabupaten/kota atas predikat WTP LKPD tahun 2020.

“Ini merupakan sarana pembuktian kepada pemerintah daerah bahwa tata kelola keuangan daerah yang dilaksanakan sudah akuntabel, transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” katanya melalui rilis tertulis Jumat (15/10/2021).

Kepala Kanwil DJPB Sulteng Irfa Ampri menyampaikan apresiasi dan koordinasi yang terjalin intensif dengan semua pemangku kepentingan sehingga WTP dapat diraih.

Irfa mengharapkan agar pemerintah daerah terus menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh stakeholder termasuk BPK, BPKP, dan Kementerian Keuangan untuk merumuskan strategi mengantisipasi berbagai tantangan serta proses penyusunan dan pemerikasaan LKPD tahun 2021.

“Pencapaian WTP bagi daerah merupakan sarana yang menggambarkan kondisi sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mampu menerapkan transparansi dan good governance, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.(*)