Lowongan Kerja Komnas Perempuan Khusus untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Syarat Lengkapnya

TRIBUNPALU.COM - Kabar baik bagi Anda yang tengah mencari pekerjaan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membuka lowongan pekerjaan.

Lowongan ini dibuka khusus untuk lulusan S1 jurusan Hukum.

Pendaftaran bakal dibuka sampai Jumat depan, 29 Oktober 2021. Posisi pekerjaan yang dibuka adalah Asisten Koordinator Divisi Pemantauan.

"Saat ini Komnas Perempuan membuka lowongan untuk posisi Asisten Koordinator Divisi Pemantauan," tulis Komnas Perempuan dalam laman resmi komnasperempuan.go.id, dikutip Kompas.com, Minggu (24/10/2021).

Bagi kamu yang berminat, kamu diminta mengirimkan surat lamaran dan daftar riwayat hidup lengkap. Kamu pun perlu melampirkan salinan atau foto copy dokumen pendukung, termasuk foto diri dengan mencantumkan kode lamaran di sudut kiri surat lamaran.

Adapun kode lamaran untuk posisi Asisten Koordinator Divisi Pemantauan adalah 003-AKPANTAU-2021. Berkas-berkas tersebut dikirim ke bidang Sumber Daya Manusia (SDM) melalui email rekrutmen@komnasperempuan.go.id.

Baca juga: Ketahui Info Lowongan Kerja di BukaLapak Posisi Bidang Marketplace, Simak Tugas dan Syaratnya

"Lamaran kami terima paling lambat pada tanggal 29 Oktober 2021. Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan dipanggil untuk proses selanjutnya," ucap Komnas Perempuan.

Berikut ini kualifikasi untuk Asisten Koordinator Divisi Pemantauan.

1. Memahami dan menjalani nilai-nilai yang dianut oleh Komnas Perempuan yaitu anti kekerasan, anti diskriminasi, keberagaman, kesetaraan, dan penghargaan atas kemanusiaan.

2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman sampai tingkat analisis yang baik atas isu-isu pelanggaran hak asasi perempuan dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta memiliki perspektif dan pengetahuan dasar tentang HAM berkeadilan gender.

3. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Ilmu-ilmu Sosial/Hukum.

4. Memiliki pengalaman dalam bidang yang relevan minimal 3 tahun, khususnya dalam pengembangan sistem dan standar rekomendasi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga dan pengembangan konsep serta analisis yang berkaitan dengan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerimaan pengaduan kasus, pemberian rujukan, penyusunan posisi kasus, opini hukum (legal opinion), dan penyusunan rekomendasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

6. Memiliki kemampuan merawat jaringan mitra kerja untuk pengawalan rekomendasi.