Saran DPR kepada Jenderal Andika Perkasa soal Penumpasan KKB Papua: Dikejar Pakai Teknologi Canggih

TRIBUNPALU.COM - Hingga saat ini masyarakat di Papua masih dihantui teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Teror KKB terus berlanjut, menyasar warga lokal maupun aparat kemanan.

Tak hanya kerugian materi, banyak korban jiwa yang hilang akibat kebrutalan KKB Papua.

Oleh sebab itu, masalah penumpasan KKB Papua masih menjadi isu yang terus dibahas.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono menyarankan kepada Jenderal Andika Perkasa menumpas KKB Papua menggunakan teknologi canggih, salah satunya drone.

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Diprediksi Pensiun 2024, Jadi Panglima TNI hingga Usia 60 Tahun?

Dave menjelaskan, Jenderal Andika Perkasa telah banyak membahas isu Papua saat fit and propertest pada Sabtu (6/11/2021).

Di antara startegi Andika Perkasa untuk menangani KKB Papua dengan menambah personel, Dave menambahkan, perlunya tehnologi canggih digunakan untuk mengatasi gangguan di Papua.

Dave menyampaikan sarannya itu dalam diskusi 4 Pilar MPR RI yang bertajuk “Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Seperti diketahui, Senin (8/11/2021), DPR baru saja mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Walaupun banyak yang mempertanyakan karena masa dinasnya tinggal 13 bulan lagi, akan tetapi bukan berarti Jenderal Andika Perkasa tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Dave.

“Sekarang itu kita lebih harusnya lebih konsen, terhadap hal-hal apa saja yang menjadi tantangan beliau kedepan, isu-isu hankam yang paling berat saat ini ya untuk internal adalah masalah Papua tentunya,” ujarnya.

Menurut Dave, dalam uji kelayakan kemarin, Andika banyak memaparkan tentang isu Papua, bahkan bahasan itu dibahas selama lebih dari setengah jam, atau melebihi waktu yang diberikan.

Menurut pemaparan Andika, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eekalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan.

“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk supply dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga. Jadi, ada juga yang tingginya kasus korupsi digunakan juga untuk membiayai pertempuran di Papua dan itu membuat permasalahan ini berlarut-larut tak ada hentinya,” kata Dave.

Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, yang menjadi satu di antara kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana.