Luhut Janji akan Mundur dari Jabatannya Jika Dirinya Terbukti Terima Uang dari Bisnis PCR

TRIBUNPALU.COM - Nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir disebut-sebut terlibat dalam bisnis PCR tes Covid-19.

Kabar ini bermula saat mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan isu bisnis tes Covid-19 melalui akun Facebook miliknya.

Dirinya mengatakan, sejumlah nama Menteri Presiden Joko Widodo, diduga masuk ke dalam bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Sejumlah nama Menteri diantaranya seperti Luhut Binsar Panjaitan hingga Erick Thohir.

Buntut dari penjabaran tersebut memunculkan berbagai asumsi dari masyarakat.

Kabar terbarunya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan siap mundur, jika terbukti menerima uang dari bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

"Kalau saya (terbukti) terima duitnya, saya resign, gampang saja itu."

"Gitu aja repot," kata Luhut dalam wawancara dengan CNN TV, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Siap Mundur Jika Terbukti Terima Duit dari Bisnis Tes PCR, Luhut: Gitu Aja Repot

Baca juga: Soal Tudingan Bisnis PCR, Luhut Pandjaitan: Saya Bukan Orang Baik, Tapi Enggak Sampai Sejahat Itu

Luhut menceritakan, pendirian PT GSI diinisiasi sejumlah perusahaan-perusahaan milik konglomerat pada tahun lalu.

Tujuannya, mereka ingin membantu pengadaan tes PCR di tanah air yang saat itu terus mengimpor.

Menurut Luhut, permintaan tes PCR saat itu terbilang tinggi, berada di kisaran 5-7 juta per minggu.

Karena itu, PT GSI didirikan sebagai usaha sosial tanpa menarik keuntungan.

Dia mengaku menaruh sejumlah uang untuk turut membantu pendirian PT GSI tersebut.

Maksudnya, ia mengharapkan perusahaan itu dapat membantu memenuhi permintaan tes PCR yang sangat tinggi.

"Karena kekurangan PCR ada 7-8 perusahaan, itu mau bikin usaha sosial tidak ada deviden untuk membantu PCR ini, yang bisa 15 ribu sekali putar satu hari."

'Pak, Bapak nyumbang katanya, ya saya nyumbang," ungkapnya.

Luhut membantah menerima uang atau keuntungan dari PT GSI.

Dia juga membantah menerima keuntungan dari PT GSI melalui perusahaan miliknya, PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Luhut juga mengaku siap diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tudingan tersebut.

"Oh, siap dari awal."

"Tidak ada ke kantong saya satu peser pun."

"Nah, buat saya itu untuk apa sih?"

"Wong duit saya dari bisnis saya cukup hidup, kok."

"Saya nyumbangin tuh karena betul-betul ya kemanusiaan. Itu saja," tuturnya.

Luhut mengaku heran dengan tudingan bisnis tes PCR yang dialamatkan kepadanya.

Luhut mengklaim tidak mungkin mengambil keuntungan pribadi dalam hal kemanusiaan.

"Saya bukan orang baik, banyak juga dosa saya."

"Tapi saya pikir saya enggak sampai sejahat itulah, untuk memanfaatkan jabatan saya untuk keuntungan pribadi."

"Saya pikir sih belumlah. Enggaklah," ucapnya.

Sempat dilaporkan ke KPK

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/11/2021)

Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan, laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.

"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal," ujar Alif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Alif menilai, investigasi pemberitaan media terkait keterlibatan dua pejabat itu patut ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data awal.

Selanjutnya, ia meminta KPK mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR.

“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," kata Alif.

"Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," ucap dia.

Prima berharap, KPK dapat mempelajari kliping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," kata Alif.

Dugaan keterlibatan meraup keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham Luhut.

Lihat Foto

Parta Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/11/2021).(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

Kemudian, kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI).

Adapun GSI merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing Covid-19.

Ditepis oleh kedua pihak

Sementara itu, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menepis keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen, serta skrining Covid-19.

"Sama sekali tidak benar. ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan," kata Jodi kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Jodi menyampaikan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera.

"Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," kata dia.

Senada, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menampik bahwa Erick terlibat dalam bisnis tes PCR.

Menurut dia, isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR itu tendensius.

Sebab, kata dia, PT GSI, perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dikaitkan dengan Erick, hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR.

Angka itu hanya 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya kepada media, Selasa (2/11/2021).

(TribunNews/Kompas)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Janji Menko Marves Luhut Pandjaitan Soal Bisnis PCR: Kalau Terbukti Terima Duitnya, Saya Resign,