Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Disnakertrans Sulteng akan Bahas Upah Usaha Mikro Kecil

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah rencananya juga akan membahas terkait upah usaha mikro kecil.

Penulis: Moh Salam | Editor: Muh Ruliansyah
TRIBUNPALU.COM/SALAM
Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Joko Pranowo 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah rencananya juga akan membahas terkait upah usaha mikro kecil.

Hal itu diungkapkan Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Joko Pranowo, Rabu (17/11/2021).

Joko selaku Kabid PHI Wasnaker itu mengungkapkan, setelah memutuskan dan menetapkan UMP Provinsi Sulteng tahun 2022 akan melanjutkan pembahasan upah untuk usaha mikro kecil.

Menurutnya angka kemiskinan di Sulteng melalui data BPS mencapai 496.872 ribu.

Baca juga: Diusulkan Jadi Ketua Umum PBNU, JK: Yang Pimpin Mesti Ulama Juga

"Jadi nanti untuk usaha mikro dan kecil boleh naik 25 persen untuk mengurangi angka kemiskinan di Sulteng," ungkap Joko Pranowo.

Plh Kepala Disnakertrans Sulteng itu menjelaskan, usaha mikro kecil diperbolehkan menggunakan upah standar atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Selain itu Joko menyebutkan, pemberian upah usaha mikro kecil juga bisa berdasarkan 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat.

"Upah usaha mikro kecil boleh menggunakan upah itu atau berdasarkan kesepakatan serta bisa juga berdasarkan 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat ," tuturnya.

Ia mengatakan, konsumsi masyarakat di Sulteng sendiri hanya 525 ribu sehingga lebih tinggi angka kemiskinannya.

Baca juga: Reaksi Anies Baswedan saat Dicecar Progres Formula E soal Penentuan Lokasi Sirkuit yang Terus Molor

Selama ini menurut Joko, upah usaha mikro kecil hanya berdasarkan kesepakatan bersama.

Ia berencana akan membahas hal tersebut dengan Dewan Pengupahan Sulteng.

"Nanti kami juga keluarkan SK Gubernur juga supaya usaha mikro kecil itu bisa tidak menggunakan UMK tapi bisa gunakan kesepakatan atau dasar tadi itu, karena selama ini kan hanya berdasarkan kesepakatan,"  ujar Plh Kepala Disnakertrans.

"Untuk perusahaan menengah dan skala besar harus gunakan UMP, sedangkan mikro dan kecil bisa menggunakan sesuai dengan kesepakatan atau berdasarkan 50 persen konsumsi masyarakat atau 25 angka kemiskinan," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved