Suara Keras, Nalar Sunyi

Oleh: Talitti Paluge

TRIBUNPALU.COM - Pagi ini, layar ponsel saya kembali bergetar.

Bukan gempa bumi, melainkan gempa kebijakan.

Senin kemarin PPN 12 persen tumbang.

Selasa, iuran Tapera mundur sampai Mei 2027.

Rabu, larangan jual elpiji 3 kilo dicabut.

Kamis, wacana blokir rekening nganggur dibatalkan.

Jumat, diskon listrik 50 persen menguap.

Baca juga: PT IMIP Apresiasi Pelatihan Disnakertrans Sulteng, Dinilai Bantu Kesiapan Pencari Kerja

Sabtu, subsidi ojol yang nyaris hilang tiba-tiba kembali dipeluk. 

Hari Minggu, saya hanya butuh teh manis hangat untuk mencerna betapa ringannya roda kebijakan kita diputar oleh algoritma.

Kita hidup di era di mana pertimbangan teknokratis yang disusun berbulan-bulan bisa runtuh dalam hitungan menit hanya karena satu video pendek yang diunggah dari dapur rumah.

Kritik terhadap pemerintah adalah hak demokrasi, dan pemerintah memang wajib membuka ruang dialog seluas mungkin.

Tapi kita perlu jujur pada diri sendiri: kritik adalah hak demokrasi, tetapi ketulusan tidak otomatis datang bersamanya.

Dulu, Jürgen Habermas membayangkan ruang publik sebagai arena di mana argumen diuji secara rasional untuk mencapai kejelasan bersama. Kini, arena itu digantikan oleh timeline yang lebih suka pada emosi daripada prosedur.