Rabu, 13 Mei 2026

Mengapa Papua Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia? Beberapa Hal Ini Dinilai Jadi Alasannya

Berikut ini beberapa faktor yang dinilai menjadi alasan Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Tayang:
KOMPAS.com/BUDY SETIAWAN KONTRIBUTOR KOMPAS TV MANOKWARI
ILUSTRASI. Sejumlah massa dari masyarakat Papua yang membentangkan bendera bintang Bintang kejora lambang OPM dalam aksi unjuk rasa.(KOMPAS.com/ BUDY SETIAWAN KONTRIBUTOR KOMPAS TV MANOKWARI) 

TRIBUNPALU.COM - Isu rasisme masih terjadi di Indonesia hingga saat ini.

Bahakan pada tahun 2019 isu rasisme cukup membuat geger Indonesia.

Pasalnya isu rasisme tidak bisa dilepaskan dari prasangka gerakan warga Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Tanggal 15 Agustus 2019 di Malang terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dengan aparat.

Baca juga: Panglima Tentara OPM Ancam TNI-Polri, Tak Segan Tembak Jatuh Pesawat Aparat di Yahukimo Papua

Berselang dua hari kemudian tepat 17 agustus 2019, asrama mahasiswa Papua di Surabaya di geruduk dan dikepug beberapa ormas yang mana adalam aksi itu diwarnai dengan aksi rasisme.

Kasus tersebut pun meledak di Papua, beberapa daerah di Papua terjadi kerusukan, tidak sedikit korban jiwa berjatuhan.

Yang mana aksi penolakan rasisme tersebut di tunggangi kelompok yang ingin merdeka, salah satunya yakni KNPB.

Diketahui "Papua Merdeka" sudah muncul sejak berpuluh-puluh tahun lalu. 

Dimana dasar sebagian warga Papua meminta merdeka itu  termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik.

Tahun 1960 Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda.

Di tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tiga Komando Rakyat (Trikora) untuk "memerdekakan" Papua dan menjadikannya bagian dari Indonesia.

Komando Soekarno itu tidak sepenuhnya disambut baik. 

Di banyak daerah, pemerintah Indonesia menghadapi penolakan dari Korps Sukarela Papua (KSP), sebuah unit bersenjata yang didirikan 1961 untuk mempertahankan Papua dari TNI.

Sementara KSP melawan TNI, pemerintah Indonesia dan Belanda terus melakukan negosiasi. Papua pun akhirnya diserahkan ke pemerintah Indonesia lewat Perjanjian New York tahun 1962, tanpa persetujuan mayoritas warga Papua.

Banyak rakyat Papua Barat melihat bahwa Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 adalah pelanggaran terhadap hak asasi merek

Sumber: Tribun Papua
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved